32 Juta Anak Indonesia Terpapar Internet, Komisi 1 DPR: 50,3% Melihat Medsos Bermuatan Seksual

“Di Prancis, misalnya, anak di bawah usia 15 tahun memerlukan izin orang tua untuk mendaftar di media sosial. Ini adalah langkah yang baik dan patut dicontoh. Kami berharap Indonesia bisa segera mengadopsi langkah serupa.”
Dia juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi penggunaan teknologi oleh anak-anak. Menurutnya, orang tua perlu memanfaatkan fitur kontrol orang tua (parental control) pada perangkat digital untuk membatasi akses anak terhadap konten yang tidak sesuai. Semua pihak untuk bersama-sama menjaga keamanan anak-anak Indonesia di dunia digital.
“Kami mendukung langkah pemerintah dan DPR untuk merealisasikan regulasi yang dapat membatasi eksplorasi negatif anak-anak di dunia maya, namun tetap memberi ruang bagi mereka untuk belajar dan berkembang secara positif,” tutur Nurul Arifin.
Sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kawiyan, Komisioner mengatakan kalau bicara soal undang-undang ITE udah hafal di luar kepala lah ya sudah jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nurul tentang pentingnya regulasi yang akan dibuat oleh pemerintah nanti sejauh yang kami tahu bahwa yang sudah disiapkan oleh pemerintah adalah peraturan pemerintah namanya peraturan pemerintah tata kelola perlindungan anak dalam sistem dalam penyelenggaraan sistem elektronik.
Jadi sebenarnya draft dari RPP itu sudah diproses selama setahun dan kemarin sebenarnya akan segera disahkan hanya memang terjadi pergantian pemerintahan kemudian terjadi perubahan beberapa nomenklatur kemudian juga kemudian presiden Prabowo menangkap isu pentingnya perlindungan anak di ranah digital kemudian Menteri Komunikasi dan digital itu Mutia dipanggil kemudian mendapat mandat atau tugas khusus untuk membuat regulasi yang melindungi anak di ranah digital, tutur Kawiyan.
Editor : Hasiholan Siahaan