Dugaan Korupsi DLH Tangsel Berjalan Lambat, Akademisi Soroti Transparansi

CIPUTAT, iNewsTangsel - Kasus dugaan korupsi di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangerang Selatan (Tangsel) masih menjadi sorotan publik. Hal itu menyusul adanya pemanggilan beberapa saksi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Banten serta pemanggilan delapan saksi sebelumnya menunjukkan adanya upaya serius dalam penyelidikan. 

Baca Juga

Dugaan Korupsi di DLH Tangsel, Pengamat Kebijakan Publik: Kepemimpinan Benyamin - Pilar Tercoreng

Namun, perkembangan kasus ini dinilai berjalan lambat, sehingga menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, seperti akademisi, Selasa (18/2/2025).

Menanggapi hal tersebut, Halimah Humayrah Tuanaya, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pamulang, menegaskan pentingnya transparansi dalam proses hukum. 

"Masyarakat terus memantau perkembangan kasus ini. Penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan transparan dan akuntabel," terang Halimah Humayrah Tuanaya kepada iNewsTangsel.

Baca Juga

Wakil Walikota Tangsel Dukung Penegakan Hukum Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Lingkungan Hidup

Menurutnya, keterbukaan informasi dari pihak berwenang dapat mencegah spekulasi negatif dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. 

Hal ini juga sejalan dengan prinsip keadilan, di mana masyarakat berhak mengetahui sejauh mana kasus ini telah diproses.

Lebih lanjut, Halimah menyoroti peran masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelidikan kasus dugaan korupsi ini. Lantaran itu, Halimah, berharap Kejati memberikan informasi secara berkala.

Baca Juga

Indikasi Persekongkolan, Kejati Banten Selidiki Dugaan Korupsi DLH Tangsel

"Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan kasus ini. Oleh karena itu, kami mendorong agar Kejati Banten memberikan informasi secara berkala kepada publik," katanya.

Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. Dengan demikian, potensi intervensi pihak tertentu dalam proses hukum dapat diminimalkan.

Halimah juga berharap agar Kejati Banten dapat bekerja secara profesional dan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. 

"Kami percaya bahwa Kejati Banten akan bekerja secara profesional dan mengungkap kebenaran dalam kasus ini," pungkasnya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Banten, Rangga Adekresna menyatakan, penyidikan dugaan korupsi sampah di Tangsel masih bergulir. 

"Jumlah yang diperiksa sudah 8 orang," terang Rangga Adekresna.

Sebelumnya lima orang telah dipanggil Kejati Banten, diantaranya Kepala UPT Cilowong, Kepala UPT Bangkonol, Bendahara Pengeluaran Pembantu DLH Tangsel, Kepala DLH Kota Serang, dan Kepala DLH Pandeglang.

Adapun tiga saksi baru yang diperiksa Kejati Banten adalah dua orang honorer DLH Iwan Sasmita, dan Rega, serta dari PT EPP Maulianto Awang.

Editor : Aris