Kinerja Kejati Banten Disorot: Pengusutan Kasus Korupsi DLH Tangsel Mandul!

CIPUTAT, iNewsTangsel - Kinerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2024 menjadi sorotan publik. 

Lambannya penetapan tersangka meskipun telah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap 37 saksi menimbulkan tanda tanya besar terkait independensi dan profesionalisme Kejati Banten.

Baca Juga

Korupsi Sampah DLH Tangsel Rp75 Miliar: Belum Ada Tersangka, Kejati Banten Sedang Apa?

Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul, menilai bahwa keterlambatan dalam penetapan tersangka dapat memunculkan kecurigaan bahwa ada kepentingan tertentu yang mempengaruhi jalannya proses hukum. 

Publik pun mulai mempertanyakan apakah Kejati Banten benar-benar bekerja secara profesional atau justru berada di bawah tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu.

"Kasus-kasus dugaan korupsi di Banten yang bergulir dalam waktu lama tanpa kejelasan semakin memperkuat asumsi publik bahwa ada faktor di luar hukum yang mempengaruhi Kejati Banten," ujar Adib, Rabu (12/3/2025).

Baca Juga

Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah di Tangsel, Kejati Banten Diminta Segera Beri Kepastian Hukum

Ia mencontohkan kasus Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang mencuat kembali menjelang Pilkada 2024, padahal kasus tersebut sudah berjalan sejak 2011. 

Fenomena ini, menurutnya, menunjukkan pola yang sama di mana kasus-kasus besar cenderung muncul atau menghilang sesuai dengan dinamika politik yang berkembang.

Lebih lanjut, Adib menegaskan bahwa pola seperti ini bisa menimbulkan anggapan bahwa Kejati Banten lebih menyerupai "tukang masak" yang dapat mengolah dan menyajikan kasus sesuai pesanan. 

Baca Juga

Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah DLH Tangsel, Lima Pejabat Diperiksa Kejati Banten

Dengan kata lain, kasus-kasus tertentu bisa dipercepat atau diperlambat tergantung siapa yang berkuasa dan memiliki kepentingan dalam perkara tersebut.

Kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Jika aparat penegak hukum tidak bekerja secara independen, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum akan semakin menurun. 

Lambannya proses pengusutan kasus, ditambah dengan alasan klasik seperti "masih mencari kelengkapan alat bukti", justru semakin menguatkan dugaan bahwa ada faktor eksternal yang menghambat penegakan hukum.

Baca Juga

Breaking News! Kejati Banten Sita Lima Boks Dokumen dari Kantor DLH Kota Tangsel dan PT EPP

"Jika dugaan ini benar, maka bukan tidak mungkin ada aktor-aktor tertentu yang memanfaatkan Kejati Banten untuk kepentingan politik dan bisnis mereka," tambah Adib.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Kejati Banten harus membuktikan bahwa mereka bekerja secara independen, transparan, dan profesional. Transparansi menjadi kunci utama agar masyarakat tidak lagi berasumsi bahwa hukum hanya berjalan untuk kepentingan segelintir elite.

Selain itu, peran serta masyarakat dan media dalam mengawasi kinerja Kejati Banten sangat penting. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan tidak ada lagi praktik hukum "by order" yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan keadilan bagi rakyat Banten.

Baca Juga

PKS Dukung Kejati Banten Bongkar Dugaan Korupsi di DLH Tangsel

Jika Kejati Banten ingin menjaga kredibilitasnya, maka mereka harus menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja untuk menegakkan hukum, bukan menjadi alat kepentingan politik.

Editor : Aris