UU Minerba Disahkan, Pengamat Ingatkan Transparansi dan Efektivitas Implementasi

SERPONG, InewsTangsel - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) oleh DPR RI mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. 

Salah satu poin penting dalam UU Minerba yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 pada Selasa (18/2/2025) adalah pemberian izin konsesi tambang kepada UMKM.

Namun, di tengah antusiasme terhadap kebijakan baru ini, muncul sorotan terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel), dalam mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. 

Akademisi menilai bahwa tantangan utama bukan hanya dalam pengesahan regulasi, tetapi juga dalam pelaksanaannya di tingkat daerah, Selasa (18/2/2025).

Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Syech Yusuf (Unis), Adib Miftahul, menegaskan bahwa kebijakan pemberian izin tambang kepada UMKM adalah langkah yang adil bagi masyarakat kecil. 

Menurutnya, selama ini sektor tambang dikuasai oleh kelompok yang itu-itu saja, sehingga memberikan kesempatan kepada UMKM merupakan keputusan yang berpihak kepada rakyat.

“Pada intinya saya setuju karena pendekatan kita harus berpikir dari bawah," terang Adib Miftahul.

"Dari dulu, yang bermain di sektor tambang itu orang-orang yang sama. Ekonomi kita dikendalikan oleh segelintir pihak. Jika UMKM diberi kesempatan, maka setidaknya ada perputaran ekonomi yang lebih merata,” ujarnya.

Namun, Adib juga menyoroti bahwa kebijakan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Ia berharap agar pemberian izin tambang untuk UMKM dilakukan secara transparan dan tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk meredam kritik.

Meski kebijakan ini disambut baik, implementasi di tingkat daerah masih menjadi tanda tanya. Menurut Adib, bahwa efektivitas Pemkot Tangsel dalam menyalurkan kebijakan semacam ini perlu diperhatikan. 

Sementara, pakar komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kory Elyana, ia menekankan bahwa regulasi yang baik harus diiringi dengan eksekusi yang efisien di lapangan.

“Banyak kebijakan di pusat yang bagus, tetapi sering kali di daerah pelaksanaannya kurang maksimal. Jika pemerintah daerah tidak memiliki kesiapan yang baik, maka pemberian izin tambang kepada UMKM bisa menjadi sekadar kebijakan di atas kertas,” jelas Kori.

Dengan begitu, Kori juga menyoroti bahwa kampus sebaiknya berperan dalam aspek akademik dan penelitian terkait kebijakan tambang, bukan justru terlibat dalam bisnis pertambangan itu sendiri. 

“Kampus bisa menjadi mitra dalam kajian ilmiah, tetapi untuk pengelolaan tambang, lebih baik difokuskan pada UMKM yang memang membutuhkannya,” tambahnya.

Diwaktu yang sama, Ahli Hukum dari Universitas Pamulang, Suhendar, menegaskan bahwa perubahan UU Minerba adalah hal yang wajar untuk menyesuaikan regulasi dengan kondisi terkini. 

Ia menekankan bahwa selama prosedur pembentukan UU telah memenuhi syarat, maka regulasi ini sah secara hukum.

“Sepanjang tahapan legislasi dipenuhi, maka perubahan ini sudah sesuai aturan. Ini juga merupakan langkah untuk mengakomodasi beberapa aturan lama yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi,” jelas Suhendar.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah, termasuk Pemkot Tangsel, siap dalam mengimplementasikan kebijakan ini agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya. 

Regulasi yang telah disahkan perlu diiringi dengan mekanisme pengawasan yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat, khususnya pelaku UMKM di sektor pertambangan.

Editor : Aris