Soal Tarif Trump dan Kritik DHE AS, Prabowo Koordinasi dengan ASEAN dan Negosiasi Langsung

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Presiden Prabowo Subianto menunjukkan respons cepat terhadap kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan ini dinilai berpotensi memukul sektor ekspor padat karya Indonesia, seperti tekstil dan sepatu. Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya langkah negosiasi yang terukur. 

"Kebijakan tarif akan memukul sektor ekspor padat karya seperti tekstil dan sepatu. Karena itu kita harus negosiasi. Negosiasi sebagai negara dan sebagai blok," ujar Presiden Prabowo, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Senin (7/4/2025).

Baca Juga

Prabowo Sebut UU TNI 2025 Bukan Reinkarnasi Dwifungsi Orba, Janji Transparansi RUU Polri

Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo mengungkapkan akan segera melakukan koordinasi dengan negara-negara ASEAN. Prabowo akan bertemu PM Anwar di  ke Kuala Lumpur untuk koordinasikan respons ASEAN. 

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian juga akan diutus langsung ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi bilateral. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekanan kebijakan perdagangan global.

Terkait kritik Departemen Perdagangan AS terhadap kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Indonesia, Presiden Prabowo memberikan penjelasan. Ia menilai bahwa terdapat kesalahpahaman dari pihak AS mengenai kebijakan tersebut. 

Baca Juga

Pemerintah Pusat akan Bangun Giant Sea Wall untuk Atasi Abrasi Pantai, Pemprov Banten Mendukung

"Kita harus hargai kebijakan Amerika. Kita berteman dengan Amerika. Untuk DHE sepertinya ada salah pengertian dari mereka. Kita tahan devisa hasil ekspor (DHE) untuk entitas yang menikmati fasilitas dari Republik Indonesia. Mendapatkan kredit dari bank-bank BUMN," jelas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menerangkan bahwa kebijakan DHE tidak berlaku bagi entitas yang berusaha di Indonesia dengan modal sendiri atau membawa dana dari luar negeri. 

"Jika ada entitas yang berusaha di Indonesia dengan uang sendiri, atau bawa uang sendiri dari luar negeri, kita tidak atur DHE-nya. Saya rasa ini fair," tegasnya. Penjelasan ini diharapkan dapat meluruskan persepsi dan membuka dialog yang lebih konstruktif dengan pihak Amerika Serikat.

Baca Juga

Efisiensi Anggaran Pemerintah Daerah, Komisi II: Pegawai Honorer Jangan Jadi Korban

Di tengah tantangan kebijakan global, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya kemandirian ekonomi. "Namun pada akhirnya, kita memang harus berdikari: Berdiri di atas kaki kita sendiri. Ini sudah saya bicarakan bertahun-tahun," ujarnya. Sebagai wujud komitmen tersebut, pemerintah kini memiliki Danantara, sebuah entitas yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui investasi strategis.

Presiden Prabowo tidak memberikan target spesifik terkait investasi Danantara, namun menekankan pentingnya studi kelayakan yang komprehensif. "Sebagai Presiden, saya tidak beri target Danantara investasi berapa besar di mana. Tetapi saya tekankan pentingnya Feasibility Study yang tuntas atas berbagai peluang investasi. Danantara perlu prioritaskan investasi di peluang yang paling banyak membawa impact dan added value," tuturnya. 

Pengawasan ketat juga akan diterapkan terhadap Danantara untuk memastikan investasi yang dilakukan benar-benar menguntungkan rakyat Indonesia. "Untuk itu, Danantara menjadi salah satu entitas yang diawasi dengan ketat. Diawasi agar kebijakan investasi yang diambil menguntungkan rakyat Indonesia. Proyek-proyek Danantara haruslah sustainable dan mempunyai added value yang tinggi. Dengan sendirinya ini akan mengundang banyak pihak lain yang akan ikut berpartisipasi," pungkas Presiden. (*)

Editor : Aris