Kursi Sekda DKI Diterpa Isu Nepotisme dan Jual Beli Jabatan, Marullah Matali Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, iNewstangsel.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, menjadi sorotan publik usai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Marullah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan jabatan. Dia dituding melakukan praktik nepotisme dengan mengangkat sejumlah anggota keluarga, termasuk anak kandung, saudara, dan kerabatnya, ke berbagai posisi strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyeret nama orang-orang dekat Sekda DKI yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan hingga jual beli jabatan.

Baca Juga

Koalisi Sipil Soroti Dugaan Suap di MA, Akan Laporkan Sejumlah Nama ke KPK

Kabar mengenai pelaporan ini telah dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada awak media pada Rabu (14/5/2025). Budi membenarkan adanya aduan masyarakat yang masuk terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Sekda DKI Jakarta. 

"KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut," tegas Budi. 

Langkah awal ini merupakan prosedur standar KPK untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya, kata Budi, KPK akan segera melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) guna memperkuat informasi awal yang telah diterima. Proses verifikasi mendalam akan dilakukan untuk menguji kebenaran substansi laporan. 

Baca Juga

MAKI Minta KPK Usut Dugaan Kredit Macet di BPD Kaltim

"KPK kemudian akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut substansinya, termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan jadi kewenangan KPK atau tidak," terang Budi. 

Tahapan ini krusial untuk menentukan apakah kasus ini memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan berada dalam ranah kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Kasus dugaan penyalahgunaan jabatan yang menyeret nama Sekda DKI Jakarta ini menjadi ujian berat bagi komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Jika terbukti benar, praktik nepotisme, pemerasan, dan jual beli jabatan akan menjadi noda hitam yang mencoreng citra birokrasi ibu kota. 

Editor : Aris