ORASKI Tegaskan Tidak Ikut Aksi 20 Mei, Serukan Stabilitas dan Penolakan Intervensi Berlebihan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) menyatakan tidak akan ambil bagian dalam aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Mei 2025. Sikap tersebut sejalan dengan pilihan jutaan mitra pengemudi daring yang lebih memilih tetap bekerja (on-bid) untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ketimbang mengikuti aksi massa yang dinilai tidak mencerminkan aspirasi mayoritas driver.

Ketua Umum ORASKI, Fahmi Maharaja, menyatakan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan pengemudi seharusnya ditempuh melalui jalur dialog dan kebijakan yang konstruktif, bukan melalui mobilisasi politik yang berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem transportasi daring nasional.

“Ekosistem ini telah tumbuh secara mandiri tanpa subsidi pemerintah, bahkan di tengah tekanan ekonomi global. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan kebijakan yang kontraproduktif,” ujarnya Senin (19/5/2025).

ORASKI juga menolak rencana DPR terkait pembatasan potongan aplikasi hingga maksimal 10 persen. Menurut Fahmi, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi kelangsungan usaha transportasi daring.

Dalam pandangan ORASKI, hubungan antara perusahaan aplikasi (aplikator) dan mitra pengemudi merupakan urusan bisnis-ke-bisnis (B2B) yang sebaiknya tidak diintervensi secara berlebihan oleh pemerintah. Regulasi yang terlalu jauh justru dapat mengganggu dinamika pasar yang selama ini berjalan efektif.

“Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan pengemudi, maka langkah yang lebih tepat adalah memberikan insentif fiskal, bantuan kendaraan, dan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan,” tambah Fahmi.

ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan kebijakan yang lebih relevan dan langsung dirasakan oleh pengemudi, antara lain:

• Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
• Keringanan pajak untuk pembelian suku cadang;
• Subsidi untuk pelatihan dan edukasi pengemudi;
• Perlindungan usaha sebagaimana yang selama ini diterapkan bagi taksi konvensional.

ORASKI juga mengingatkan bahwa pemaksaan intervensi terhadap komponen tarif dan potongan yang berada di luar ranah kewenangan DPR atau pemerintah bisa berdampak pada kelangsungan usaha para aplikator.

“Jika aplikator mundur dari pasar akibat regulasi yang tidak tepat, maka jutaan mitra pengemudi bisa kehilangan mata pencaharian. Pemerintah dan DPR harus siap menanggung risiko ini,” tegas Fahmi.

ORASKI menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan pengemudi melalui jalur kebijakan yang berimbang dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan gangguan terhadap tatanan ekosistem transportasi digital yang telah terbentuk, tutupnya.

Editor : Hasiholan Siahaan