Koalisi Antikorupsi Dukung Prabowo Berantas Korupsi Batubara yang Rugikan Negara Triliunan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Koalisi Sipil Masyarakat Antikorupsi yang terdiri dari IPW, KSST, TPDI, dan Perekat Nusantara mengunjungi Istana Negara pada Rabu (28/5/2025) untuk menyerahkan surat terbuka dan buku berjudul "Berantas Korupsi, Sembari Korupsi" kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak agar dilakukan audit investigatif terhadap dugaan korupsi besar-besaran di tubuh PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

Koordinator Koalisi, Ronald Lobloby, menuding adanya praktik manipulasi kualitas dan harga batubara yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Menurutnya, sekitar 40% dari total kebutuhan batubara PLN EPI dipasok dengan kualitas rendah — hanya 3.000 GAR (Gross Caloric Value) — jauh di bawah standar teknis PLTU milik PLN yang membutuhkan 4.400–4.800 GAR.

Baca Juga

KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Lelang Saham PT GBU yang Rugikan Negara Rp9,7 Triliun

"Dengan kebutuhan batubara sebesar 161,2 juta metrik ton pada 2023, kerugian negara akibat manipulasi kualitas dan harga diperkirakan mencapai Rp15 triliun per tahun," kata Ronald di halaman Sekretariat Negara, didampingi tokoh koalisi lainnya.

Koalisi juga menyinggung dugaan keterlibatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang disebut sebagai "pelindung" bagi sejumlah perusahaan pemasok batubara berkualitas rendah ke PLN EPI. Total kerugian perusahaan itu diklaim mencapai Rp5 triliun.

Ronald menyebut, “Selain merugikan keuangan negara, pasokan batubara rendah kalori juga mempercepat kerusakan alat, terutama boiler dan sistem coal handling.”

Baca Juga

RMK Energy Bukukan Laba Naik 36%, Segmen Jasa Batubara Jadi Penopang Utama

Koalisi menegaskan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Namun, mereka mengingatkan bahwa misi tersebut tidak akan berhasil jika oknum penegak hukum justru menyalahgunakan kewenangannya.

Dalam surat terbukanya, koalisi menyampaikan keprihatinan atas praktik "berantas korupsi sambil korupsi" yang mereka nilai terjadi selama kepemimpinan Febrie Adriansyah di Jampidsus. Mereka menuding banyak kasus besar dikemas secara sensasional, namun substansi hukumnya lemah dan penuh kejanggalan.

Salah satu sorotan utama adalah penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018–2023. Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Namun, menurut koalisi, klaim ini tidak disertai bukti kuat, dan hingga kini tidak satu pun dari 79 KKKS diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka. Koalisi juga menyebut tidak adanya penyelidikan terhadap pihak-pihak broker impor minyak yang kerap disebut publik.

Baca Juga

Eksportir Batu Bara Indonesia Dirugikan Buyer China, Arip: Sinyal Bahaya bagi Pelaku Usaha Indonesia

Koalisi turut menyoroti penanganan kasus gratifikasi yang menjerat Zarof Ricar, pejabat di Mahkamah Agung. Menurut Ronald, penyidikan kasus tersebut penuh kejanggalan, termasuk tidak adanya penggeledahan terhadap pihak pemberi suap, padahal Zarof telah mengaku menerima dana dari pemilik Sugar Group Companies.

Selain itu, ditemukan perbedaan angka sitaan antara dokumen BAP dan yang diumumkan ke publik. "Menurut kesaksian anak Zarof, jumlah yang disita mencapai Rp1,2 triliun, bukan Rp915 miliar. Ke mana sisanya?" tanya Ronald.

Ronald juga mempertanyakan alasan tidak digunakannya bukti digital seperti handphone dan laptop milik Zarof dan keluarganya dalam proses hukum.

Baca Juga

Strategi Operasional RMKE Dorong Kinerja Positif di 2024

Koalisi menilai, penanganan yang tidak transparan ini menjadi indikasi kuat adanya praktik obstruction of justice. Mereka mendesak Presiden Prabowo untuk turun tangan langsung dan memastikan proses pemberantasan korupsi berjalan bersih dan tanpa intervensi kepentingan, tutupnya.


 

Editor : Hasiholan Siahaan