Koalisi Ojol dan DPR Sepakat Ojol adalah Mitra, Sejalan dengan Pendapat Industri

BEKASI, iNewsTangsel.id - Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO (International Labour Organization) terkait pekerja platform digital.

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli dalam pertemuan internasional ILO.

Baca Juga

Menhub dan Ekonom Sepakat, Regulasi Ojol Perlu Pertimbangan Matang

Sebagai informasi, Indonesia menyatakan mendukung penerbitan konvensi ILO tersebut yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojek online.

Menanggapi hal itu, Andi menyatakan bahwa Indonesia adalah negara merdeka dan berdaulat. Ia menyebut keterlibatan ILO dalam isu ojek online di Indonesia sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.

"ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh, jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia," ungkap Andi Kristiyanto Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional kepada wartawan, Rabu (11/6/2025). 

Baca Juga

Premanisme Merajalela: Juru Parkir di Gading Serpong Aniaya Pengemudi Ojol, Polisi Belum Bertindak!

Andi menilai adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Ia meminta pemerintah dan DPR tidak terpancing oleh narasi tersebut.

"Sudah berulangkali kami menyatakan kepada pemerintah maupun Kemenhub, ke masyarakat dan ke DPR bahwa Ojol bukan pekerja, bukan buruh dan bukan pekerja mandiri, tapi mereka memaksakan diri agar status ojol sebagai pekerja, sampai ngemis ke ILO, ini ada apa dengan mereka itu, Indonesia negara berdaulat tidak boleh tunduk kepentingan lembaga internasional," tegasnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, H. Obon Tabroni. 

Baca Juga

Lolly Anak Nikita Mirzani Kabur dari Rumah Aman, Razman Nasution: Datang ke Kantor Diantar Ojol

Anggota DPR dapil Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. menyebut bahwa ojol bukanlah pekerja ataupun buruh, melainkan mitra.

"Tadinya saya bingung, karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja, dan bukan buruh, mereka adalah mitra," kata Obon Tabroni. 

Obon menyebut dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.

Baca Juga

Resolusi Melawai, 71 Organisasi Buruh dan Ojol untuk Prabowo Harapkan Dunia Kerja Kondusif

Melalui pernyataan tegas dan petisi tersebut, Koalisi Ojol Nasional menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.

Koalisi Ojol Nasional (KON) juga memanfaatkan momentum tersebut untuk membacakan petisi resmi yang berisi empat poin utama:

• 1. Stop Politisasi Ojol oleh Para Elit Politik dan Pejabat Negara
• 2. Tolak Ojol Sebagai Pekerja Tetap
• 3. Tolak Potongan 10% yang Tanpa Kajian dan Berdasar yang Akan Berdampak Negatif pada Mitra Driver
• 4. Tolak Kepentingan Pribadi & Kelompok yang Mengatasnamakan Ojol

Sejalan dengan pernyataan Agung Yudha, Direktur Eksekutif Modantara, bahwa jika kebijakan ini dipaksakan untuk diterapkan di Indonesia maka Reklasifikasi Mitra = Hilangnya Pekerjaan.

Baca Juga

Pria Berjaket Ojol yang Culik dan Cabuli Bocah di Serpong Tangsel Ditangkap Polisi

“Pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran," ujar Ayung Yudha. 

"Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional. Efek domino dari kebijakan ini termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor baik dalam maupun luar negeri, terutama di masa perekonomian dunia yang menantang saat ini,” tambahnya.

Editor : Hasiholan Siahaan