DPR Desak Polri Investigasi Usai Pengakuan Ketua BEM FH UBK Terima Rp20 Juta

JAKARTA, iNewsTangsel - Dugaan pemberian uang sebesar Rp20 juta kepada sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) memicu perhatian publik dan kalangan legislatif. DPR RI mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap kebenaran informasi yang beredar.

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri bergerak cepat dan transparan dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, langkah investigasi sangat penting untuk menjaga akuntabilitas institusi kepolisian serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting demi menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Abdullah, Kamis (25/6/2026).

Dugaan tersebut mencuat setelah mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang Rp20 juta dari oknum polisi. Dana itu disebut diberikan dengan tujuan menggeser titik aksi demonstrasi dari kawasan Istana Presiden ke Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta.

Abdullah menilai Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang memadai untuk mengusut dugaan tersebut secara profesional dan objektif. Karena itu, seluruh informasi yang berkembang harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta, alat bukti, serta hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, pembiaran terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini berpotensi menimbulkan spekulasi liar dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Situasi tersebut dinilai dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara apabila tidak ditangani secara terbuka dan akuntabel.

“Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik berlaku,” tegas Abdullah.

Politikus PKB itu juga meminta penyelidikan tidak berhenti pada pihak yang diduga memberikan uang atau pelaksana di lapangan. Ia menekankan pentingnya mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik peristiwa tersebut agar seluruh rangkaian kasus dapat terungkap secara menyeluruh.

“Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggung jawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi tetap terjaga,” pungkasnya.

Editor: Aris