SPMB Tangsel Kembali Disorot, Kepala Sekolah Ungkap Sejumlah Masalah Krusial

TANGSEL, iNewsTangsel.id - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Tangerang Selatan kembali memicu polemik. Sejumlah laporan masyarakat menyoroti dugaan penyalahgunaan jalur afirmasi, penggunaan dokumen tidak sah, hingga lemahnya sistem verifikasi digital.

Plt. Kepala SMP Negeri 4 Tangsel, Kunardi, mengatakan persoalan utama terletak pada lemahnya validasi dokumen dalam jalur afirmasi. Ia menyebut sekolah hanya diberi kewenangan memeriksa dokumen formal seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau surat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Sekolah tidak bisa menilai kondisi ekonomi keluarga hanya dari ucapan. Semua harus dibuktikan secara administratif,” ujarnya, Selasa (14/7/2025).

Namun, menurutnya, marak ditemukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang tidak sah dijadikan dasar pendaftaran. Bahkan beberapa dokumen yang dilampirkan peserta diduga hasil suntingan digital.

“Ada yang mengunggah dokumen PIP, tapi saat kami scan, barcode-nya tidak terbaca. Setelah dicek ke pusat, datanya juga tidak ditemukan,” jelas Kunardi.

Ia menambahkan, pengecekan lapangan hanya dilakukan untuk jalur domisili. Sementara jalur afirmasi tidak memiliki mekanisme verifikasi langsung, kecuali jika ditemukan kejanggalan.

“Kami terbatas. Tidak semua bisa kami telusuri. Hanya jika ada indikasi, baru kami lakukan klarifikasi,” katanya.

Salah satu kasus yang sempat terjadi, lanjut Kunardi, melibatkan dua saudara kandung yang tinggal di satu rumah namun tercatat memiliki jarak berbeda ke sekolah karena kesalahan penempatan titik lokasi saat pendaftaran.

Ia juga mengkritik sistem digital SPMB yang dinilai belum mampu menyaring calon peserta dari keluarga miskin secara akurat berdasarkan data DTKS. Menurutnya, sistem belum mampu memilah berdasarkan tingkat kesejahteraan secara proporsional.

“Seharusnya desil 1 sampai 5 diprioritaskan. Tapi di lapangan, banyak yang dari desil atas justru lolos, sementara yang benar-benar membutuhkan malah tertolak,” ujarnya.

Kunardi mendorong agar sistem seleksi digital yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Tangsel diperbaiki. Menurutnya, prioritas dalam seleksi harus dimulai dari penyandang disabilitas, lalu siswa dengan bantuan pendidikan, dan terakhir berdasarkan data kesejahteraan.

Selain itu, ia menyoroti kerumitan proses reset akun pendaftaran. Untuk mengganti jalur pendaftaran yang gagal, peserta harus melalui beberapa tahapan hingga ke Diskominfo.

“Prosedurnya terlalu panjang. Banyak siswa sebenarnya bisa masuk lewat jalur lain tapi terhambat teknis,” ucapnya.

Tahun ini, sekolah negeri seperti SMPN 4 juga mengalami pembatasan daya tampung lebih ketat. Hanya 10 rombongan belajar yang tersedia dengan kapasitas maksimal 42 siswa per kelas sesuai sistem Dapodik. Melebihi jumlah tersebut, status siswa dianggap tidak sah.

“Kalau dulu bisa sampai 44 siswa, sekarang sistem langsung menolak,” tegas Kunardi.

Meski begitu, ia memastikan siswa yang tak diterima di sekolahnya tetap akan diarahkan ke SMPN lain yang masih memiliki kuota seperti SMPN 9, 17, atau 18. Data siswa yang tidak lolos akan diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk penempatan ulang.

“Tidak ada anak yang dibiarkan tidak sekolah. Semua tetap difasilitasi,” katanya.

Kunardi menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB agar lebih adil dan akuntabel.

“Saya percaya niatnya baik, tapi eksekusinya perlu ditingkatkan. Ini menyangkut hak anak-anak untuk mendapat pendidikan,” tutupnya.

Editor : Hasiholan Siahaan