BREAKING NEWS: DPR RI Sahkan 16 UU Baru Sepanjang Tahun Sidang 2024–2025

JAKARTA, iNewsTangsel.id – DPR menunjukkan kinerja produktif di bidang legislasi. Dalam laporan kinerja tahun sidang 2024–2025, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan parlemen bersama pemerintah telah mengesahkan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi undang-undang.

Selain itu, DPR saat ini masih memproses 10 RUU lainnya yang sudah memasuki tahap pembicaraan tingkat I. Laporan ini disampaikan Puan dalam Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (2/10/2025), sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Baca Juga

Kongres Nasional Deklarasikan Presidium Fraksi Rakyat, Siap Dorong Reformasi Politik

“Sepanjang tahun sidang 2024–2025, DPR RI menyelenggarakan 282 rapat kerja, 259 rapat dengar pendapat, 196 rapat dengar pendapat umum, dan 560 kunjungan kerja pengawasan,” jelas Puan.

Selain itu, DPR RI menerima 6.297 aspirasi masyarakat sejak 1 Oktober 2024 hingga 11 Agustus 2025, terdiri dari 5.519 melalui surat dan 778 melalui website resmi DPR. Aspirasi yang diterima kemudian diteruskan kepada alat kelengkapan dewan untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah.

“Dari total aspirasi tersebut, terdapat lima bidang permasalahan yang paling dominan, yaitu hukum, pertahanan dan reforma agraria, aparatur negara dan reformasi birokrasi, koperasi, serta agama. Pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar urusan rakyat semakin mudah dan sejahtera,” terang Puan.

Baca Juga

DPR Minta Ahli Gizi Dilibatkan Sejak Awal Proses Masak MBG

DPR RI juga melaksanakan kewenangan memberi persetujuan dan pertimbangan terhadap calon pimpinan lembaga negara maupun badan yudikatif. Posisi strategis itu meliputi Kepala Badan Intelijen Negara, pimpinan KPK, Gubernur Bank Indonesia, hakim konstitusi, hingga duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

“Sebagai bagian dari masyarakat internasional, DPR RI menjalankan diplomasi parlemen dengan isu-isu global, seperti perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan, isu kesehatan, partisipasi perempuan dalam politik, perdagangan digital, hingga isu kemerdekaan Palestina dan kemanusiaan di Myanmar,” kata Puan.

Ia menambahkan, seluruh laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2024–2025 akan dituangkan secara lengkap dalam bentuk dokumen resmi. “Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban DPR RI kepada rakyat dan akan terus membutuhkan pengawalan bersama agar kemajuan benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat,” tutupnya.

Baca Juga

Anugerah Jurnalistik dan Pameran Foto KWP 2025: Potret Peran Pers di Parlemen

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta