DPR Pastikan Alokasi Anggaran MBG Tahun Depan Dipangkas Jadi Rp174 Triliun
JAKARTA, iNewsTangsel - Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengonfirmasi bahwa alokasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dipangkas secara signifikan pada tahun depan. Pagu anggaran nasional yang semula direncanakan menyentuh Rp268 triliun kini diproyeksikan turun menjadi kisaran Rp174 triliun.
Said memaparkan bahwa langkah penyesuaian angka tersebut diambil setelah mengalkulasi ulang jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan. Selain itu, dinamika kuota total siswa yang menjadi penerima manfaat juga mendasari kalkulasi ulang terhadap rancangan anggaran belanja negara ini.
"Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan, ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun. Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah," ujar Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Kebijakan penghematan fiskal ini tercatat sebagai kelanjutan dari langkah pemerintah yang sebelumnya telah memotong pagu program MBG pada APBN 2026. Dalam periode berjalan tersebut, pagu anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp335 triliun dikurangi secara bertahap hingga menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam kesempatan terpisah sempat menjelaskan bahwa penyesuaian berkala tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemotongan anggaran sengaja dilakukan demi menjamin dana yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional dapat tepat sasaran dan terhindar dari pemborosan.
"Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien," kata Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Berdasarkan laporan kinerja APBN, realisasi penyaluran dana untuk program pemenuhan gizi ini telah menembus angka Rp75 triliun per 30 April. Angka penyerapan ini setara dengan 22,4 persen dari total keseluruhan pagu awal sebelum adanya kebijakan instruksi penghematan dari kepala negara.
Capaian distribusi logistik pangan pada paruh pertama tahun ini diklaim berhasil menjangkau sekitar 61,96 juta masyarakat penerima manfaat di tanah air. Operasional rantai pasok tersebut didukung secara penuh oleh performa dari 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar secara terintegrasi.
Editor : Aris