Komisi II DPR Peringatkan Pelanggaran HAM Pemilu 2029 Lebih Serius dari Isu Konvensional

JAKARTA, iNewsTangsel - Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) kembali menggelar diskusi publik bertajuk “Menegakkan HAM dalam Pemilu dan Pemilihan” di Gedung KPU RI. Diskusi ini menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mengevaluasi tantangan demokrasi ke depan.

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia akan menghadapi tantangan serius terkait potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilu 2029. Ia menyebut ancaman di masa mendatang akan lebih berbahaya dari isu-isu konvensional.

“Jadi saya ingin mengingatkan, tantangan pelanggaran HAM terhadap mereka yang memiliki hak pilih itu lebih berbahaya di tahun 2029 dibandingkan tantangan konvensional yang hanya soal tidak mendapat kesempatan,” kata Azis dalam dikusi di Gedung KPU Jakarta, Rabu (19/11/2025). 

Meskipun demikian, Azis menegaskan bahwa kualitas demokrasi Indonesia harus terus ditingkatkan.

“Intinya satu, bagaimana membangun kualitas demokrasi kita,” ujarnya. KPP DEM berharap diskusi tersebut dapat menjadi momentum awal perbaikan tata kelola pendataan pemilih di masa mendatang.

Perbaikan tata kelola pendataan pemilih dianggap sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu, mulai dari penyelenggara, pemerintah, hingga DPR. Harapannya, hal ini menjadi langkah awal untuk meminimalisir potensi konflik dan pelanggaran HAM di Pemilu mendatang.

Lebih lanjut, Azis menegaskan komitmennya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu nantinya di parlemen. Ia mengaku akan mengedepankan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan partai politik.

“Kalau orang yang kognitifnya kuat, kelompok masyarakat yang kognitifnya kuat, kalau dia berkuasa dia tidak akan menindas,” pungkas Azis. 

Diskusi tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber lain, Anggota KPU RI August Mellaz, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, hingga Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al-Azhar dan Direktur Eksekutif Virtue Research Institute (VRI) Muhammad Naziful Haq. 

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan keseriusan bersama untuk memperbaiki sistem pemilu demi tegaknya HAM.
 

Editor : Aris