Polemik Regulasi LGBT, Peran Pembinaan dan Pemerintah Dipertanyakan

TANGERANG, iNewsTangsel.id -Perdebatan mengenai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) kembali ramai diperbincangkan. Kali ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang menyuarakan dukungan terhadap langkah MUI Pusat yang meminta pemerintah dan DPR segera menyusun regulasi khusus, terkait pencegahan LGBT.

‎"Aturan tersebut penting sebagai upaya menjaga nilai-nilai agama dan moral yang diyakini masyarakat," tegas Sekretaris MUI Kabupaten Tangerang, Nur Alam, Selasa (30/6/2026)

Baca Juga

Polres Jaksel Segera Gelar Perkara Kasus LGBT di Kafe Wow Pancoran 

‎Dia mengatakan, pihaknya mendukung penuh sikap MUI Pusat. Karena, pemerintah pusat maupun daerah perlu memiliki regulasi yang dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap penyebaran maupun kampanye LGBT.

‎"Kami sejalan dengan MUI Pusat, di mana pemerintah dan wakil rakyat harus membuat regulasi khusus pencegahan LGBT," ujarnya.

‎Nur Alam berpandangan, perilaku LGBT bertentangan dengan ajaran agama, nilai-nilai Pancasila, serta norma yang hidup di masyarakat. Karena itu, negara perlu hadir melalui kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pencegahan.

‎"Pendekatan terhadap individu yang terlibat dalam perilaku LGBT tidak semata dilakukan melalui regulasi, tapi juga dengan pembinaan, pendampingan, pendidikan agama, dan konseling tetap perlu menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan," ungkapnya.

‎Menurutnya, aktivitas LGBT atau yang sering disebut sebagai penyuka sesama jenis mengandung dua kesalahan fatal sekaligus, yakni tindakan asusila dan pelanggaran terhadap kodrat kemanusiaan melalui penyimpangan orientasi seksual.

‎“LGBT bukanlah kodrat atau sesuatu yang normal, melainkan kelainan yang bisa disembuhkan dan diluruskan melalui pembinaan agama serta konseling,” terangnya. 

Editor : Elva Setyaningrum