‎Mentalitas Ketergantungan Jadi Tantangan Kemerdekaan

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Indonesia telah merdeka secara politik selama lebih dari delapan dekade. Namun, pertanyaan tentang kemerdekaan belum selesai. Ketergantungan dalam cara berpikir, budaya, ekonomi, hingga munculnya kekuasaan baru melalui data dan kecerdasan buatan (AI) dinilai menjadi tantangan yang perlu dihadapi bangsa saat ini.

‎Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo mengatakan, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya Indonesia dari penjajahan secara politik dan fisik. Kemerdekaan juga menuntut kemampuan masyarakat untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara mandiri.

‎“Secara politik, kita telah merdeka sejak tahun 1945. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih tampak banyak warga yang belum sepenuhnya merdeka secara batin, mampu berpikir merdeka, bersikap merdeka, dan bertindak merdeka,” kata Pontjo dalam diskusi bertema “Mentalitas Manusia Indonesia: Apakah Kita Sudah Merdeka?”, Jumat (18/9/2026).

‎Menurut Pontjo, persoalan mentalitas tidak dapat dipisahkan dari berbagai problem pembangunan bangsa. Kualitas demokrasi, tata kelola negara, sistem ekonomi, hingga pembangunan sumber daya manusia memiliki hubungan dengan cara masyarakat memandang dirinya sendiri dan lingkungannya.

‎"Sebagian masyarakat masih terjebak dalam mentalitas ketergantungan. Gejala itu antara lain rendah diri, kurang percaya terhadap kemampuan sendiri, takut melakukan kesalahan, budaya “asal bapak senang”, sikap anti-kritik, lemahnya pendirian, serta rendahnya rasa tanggung jawab pribadi," ungkapnya.

‎Mentalitas tersebut, menurut dia, membuat sesuatu yang berasal dari luar kerap dianggap lebih baik atau lebih maju dibandingkan gagasan yang tumbuh dari pengalaman sendiri.

‎“Modernitas sering dipahami sebagai meniru yang asing, bukan membangun kemajuan dari akar sendiri,” ujarnya.

‎Sementara itu, Peneliti Psikologi Sosial, Wawan Kurniawan menambahkan, mentalitas masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejumlah warisan historis. Sedikitnya, ada empat warisan yang masih dapat memengaruhi pola pikir masyarakat, yakni feodalisme yang diperkuat, stratifikasi hukum yang bersifat rasial, jabatan sebagai sumber status, serta pendidikan yang sempit dan menekankan kepatuhan.

‎'Warisan tersebut bukan sekadar persoalan masa lalu. Dalam bentuk tertentu, pola tersebut masih dapat memengaruhi hubungan sosial dan cara masyarakat memandang kekuasaan. Salah satunya terlihat dari kecenderungan menempatkan jabatan dan status di atas kemampuan individu," tegangnya.

‎Ia mengungkapkan, pola tersebut juga dapat memengaruhi birokrasi. Apalagi, ketika pangkat menjadi penanda kehormatan dan akses, orientasi pelayanan publik berisiko bergeser dari kebutuhan masyarakat kepada penghormatan terhadap pemegang jabatan.

‎“Pangkat menjadi penanda kehormatan dan akses. Itu secara tidak langsung membuat kita selalu melihat bahwa pelayanan bukan yang utama dalam proses birokrasi, tetapi siapa yang menjadi raja dan siapa yang dihormati. Sehingga perubahan perlu diarahkan agar birokrasi kembali berorientasi pada pelayanan masyarakat," kata Wawan. 

Editor: Elva Setyaningrum