Demo di Disperkimta Tangsel Memanas, Massa APH Diduga Dihadang Preman Ormas

SERPONG, iNewsTangsel – Aksi demonstrasi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerhati Hukum (DPP APH) di kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Senin kemarin (9/11/2026) diwarnai ketegangan. Massa aksi mengaku mendapat intimidasi dan provokasi dari sejumlah orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat (ormas).

Dugaan penghadangan tersebut terjadi ketika massa APH menyuarakan tuntutan transparansi atas pengadaan jasa konsultansi di lingkungan Disperkimta Tangsel periode 2022–2026 yang nilainya mencapai Rp11,73 miliar.

Baca Juga

Bayar Rp 2 Juta, Konblok Makam Tak Terpasang di TPU Sari Mulya Tangsel

Koordinator aksi, Fikri, mengecam tindakan sejumlah orang yang dinilai berupaya mengganggu penyampaian aspirasi. Dia menegaskan, demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dilindungi undang-undang dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.

"Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta pertanggungjawaban atas persoalan penggunaan anggaran publik. Sangat disayangkan apabila penyampaian pendapat justru diwarnai tindakan provokatif maupun intimidasi. Seharusnya semua pihak menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi," ujar Fikri saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa (10/11/2026).

Di balik ketegangan aksi tersebut, APH membawa sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan analisis data pada portal INAPROC LKPP, APH mencatat terdapat 123 paket pekerjaan jasa konsultansi di Disperkimta Tangsel dengan total anggaran sekitar Rp11,73 miliar.

Baca Juga

Rp11,7 Miliar Pengadaan Konsultansi Disperkimta Tangsel Diadukan ke KPK

Direktur APH, Rizki, mengungkapkan, mayoritas paket pekerjaan tersebut menggunakan metode Pengadaan Langsung (PL). Rinciannya, sebanyak 114 paket atau 92,7 persen melalui metode pengadaan langsung, sedangkan sembilan paket lainnya atau 7,3 persen menggunakan mekanisme tender atau seleksi.

Sorotan APH semakin tajam setelah menemukan distribusi pekerjaan yang disebut terkonsentrasi pada dua perusahaan penyedia jasa.

Dalam kajian mereka, PT MKP tercatat memperoleh 58 paket pekerjaan senilai Rp5,52 miliar. Sementara PT AK mendapatkan 65 paket dengan nilai sekitar Rp6,21 miliar.

"Yang menjadi perhatian kami adalah pola distribusi pekerjaan yang terkonsentrasi pada dua perusahaan. Kami meminta pemerintah daerah membuka persoalan ini secara transparan dan memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Jangan sampai ada intervensi atau praktik yang mencederai prinsip persaingan sehat dan akuntabilitas," tegas Rizki.

Atas temuan tersebut, APH mendesak dilakukan penelusuran terhadap kemungkinan pemecahan paket pekerjaan yang diduga bertujuan menghindari mekanisme tender atau seleksi terbuka.

Menurut Rizki, pengadaan langsung memang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila terdapat indikasi pemecahan paket secara sengaja untuk menghindari tender, persoalan tersebut harus diperiksa secara menyeluruh.

APH juga meminta pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, hingga hasil pekerjaan konsultansi untuk memastikan kesesuaian antara proses pengadaan dan pelaksanaan di lapangan.

Tak hanya itu, APH meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan pejabat internal Disperkimta berinisial S yang disebut dalam hasil kajian mereka. Dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Dalam demonstrasi itu, APH menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Tangsel. Di antaranya meminta Kepala Disperkimta memberikan klarifikasi terbuka atas 123 paket pekerjaan senilai Rp11,73 miliar, mendesak Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap pejabat terkait, serta meminta keterbukaan dokumen pengadaan.

APH juga menuntut penghentian praktik pemecahan paket apabila terbukti bertujuan menghindari tender, sekaligus meminta penelusuran kemungkinan hubungan afiliasi dan pemilik manfaat akhir (beneficial ownership) kedua perusahaan penyedia jasa tersebut.

Rizki memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam sejak aksi digelar kepada pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memberikan tanggapan.

"Ini merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan uang rakyat. Kami meminta pemerintah daerah tidak menganggap persoalan ini sebagai kritik biasa. Jika tidak ada respons yang memadai, APH akan menempuh langkah hukum melalui laporan resmi kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandasnya.

APH menegaskan akan membawa temuan tersebut ke ranah hukum apabila tidak memperoleh respons yang dianggap memadai. Dugaan penyalahgunaan kewenangan, persekongkolan, hingga potensi kerugian keuangan negara diminta ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, saat dikonfirmasi wartawan terkait dugaan penghadangan massa demonstrasi oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan ormas, Sekretaris Disperkimta Tangsel, Hendri, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Wartawan telah berupaya meminta klarifikasi kepada Hendri untuk memperoleh penjelasan mengenai dugaan tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, belum ada respons atau keterangan resmi yang disampaikan pihak Disperkimta.

Editor: Doni Marhendro