Dilabeli Kota Autopilot, Pengamat Singgung Peran Aktif Pemkot Tangsel Kawal Pembangunan Berkeadilan

CIPUTAT, iNewsTangsel.id - Pengamat Kebijakan Publik, Yanuar Winarko menepis narasi miring yang melabeli Kota Tangerang Selatan dengan sebutan kota autopilot di tengah pesatnya pertumbuhan bisnis dan properti.

Menurutnya, narasi miring tersebut perlu diluruskan karena Pemerintah Kota Tangerang Selatan terbukti aktif menjalankan fungsi regulasi serta pengawasan pembangunan di lapangan.

Baca Juga

Benyamin Davnie Minta BUMD PITS Jangan Cuma Cari Untung Saat Kelola Air Serpong Lagoon

Yanuar menilai bahwa keberhasilan Tangerang Selatan bertransformasi menjadi kota satelit mandiri tidak lepas dari kapasitas pemerintah daerah dalam mengarahkan pembangunan agar tetap berpihak pada keadilan sosial. Pemerintah dinilai mampu menyeimbangkan pesatnya modernisasi kawasan klaster privat pengembang besar dengan pemenuhan hak dasar warga di perkampungan tradisional.

"Sebutan 'Kota Autopilot' itu sama sekali tidak ada dan tidak berdasar," ujar Yanuar Winarko dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah berhasil menjalankan peran sebagai perekat sosial melalui penataan infrastruktur dasar, evaluasi transportasi publik, hingga percepatan penyerahan fasilitas umum.

Baca Juga

Ini Manfaat Es Batu untuk Membersihkan Kloset dan Mengurangi Bau Toilet

Merespons dinamika diskusi di ruang publik tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan, TB Asep Nurdin, memaparkan sistem kerja birokrasi secara transparan.

Ia menegaskan bahwa roda pemerintahan daerah digerakkan oleh mekanisme perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi kebijakan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan.

"Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu," tegas TB Asep Nurdin. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dengan dukungan koordinasi sekretaris daerah serta perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Baca Juga

UPDATE: Bareskrim Polri Pastikan Ledakan Pasar Cimanggis Tangsel Bukan Bom

Terkait layanan dasar masyarakat, Asep memastikan bahwa kesinambungan pelayanan publik merupakan kewajiban mutlak yang tidak boleh terganggu oleh dinamika politik apa pun. Masyarakat tetap berhak mendapatkan akses cepat dan berkualitas di sektor administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, hingga infrastruktur.

Selain menjalankan rutinitas administratif, pemerintah daerah juga memegang kendali penuh dalam merumuskan arah pembangunan jangka panjang yang terukur melalui dokumen perencanaan resmi. Kinerja pemerintahan menurutnya harus dinilai secara objektif berdasarkan bagaimana kebijakan dirumuskan hingga memberikan hasil nyata bagi warga.

Kendati demikian, Asep secara terbuka mengakui bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap berbagai pekerjaan rumah dan tantangan pembangunan di lapangan yang belum optimal. Pemkot Tangerang Selatan berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap pengawasan publik serta transparansi penggunaan anggaran pembangunan.

Baca Juga

50 Pasukan Brimob dan Gegana Diterjunkan Usai Ledakan Hantam Pasar Cimanggis, Apa Hasilnya?

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan komunitas urban untuk terus berkolaborasi membangun Tangsel dari akar rumput demi mewujudkan kota yang layak huni, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali," pungkasnya.

Editor: Vitrianda Hilba Siregar