Vape Tak Lagi Bebas di Kantor, ASN Tangerang Siap Gigit Jari

TANGERANG, iNewsTangsel.id -Kebiasaan mengisap rokok elektrik atau vape bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berpotensi segera berakhir. Karena penggunaan vape bakal dilarang bagi pegawainya menyusul terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026.

‎Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, Fatwa MUI yang menyatakan penggunaan, produksi hingga perdagangan rokok elektrik haram dapat menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan aturan larangan penggunaan vape di kalangan ASN.

‎"Kami akan ikuti Fatwa haramnya penggunaan vape," tegas Maesyal, Kamis (12/11/2026). 

‎Menurutnya, sebagai tindak lanjut, Pemkab Tangerang berencana menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur larangan penggunaan rokok elektrik bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintah daerah.

‎"Nanti akan kami sampaikan kepada ASN yang ada. Karena kami akan menindaklanjuti rencana tersebut melalui penerbitan surat edaran sebagai pedoman bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah," ungkapnya.

‎Menurutnya, langkah tersebut menjadi perhatian karena penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan individu, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan keteladanan aparatur pemerintah di lingkungan kerja.

‎Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Kabupaten Tangerang, Nur Alam menambahkan, Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 berlaku secara nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Tangerang.

‎"Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum penggunaan, produksi, serta perdagangan rokok elektrik sebagaimana tertuang dalam fatwa tersebut," ujar Nur Alam.

‎Ia menegaskan, pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendorong penyusunan regulasi daerah terkait penggunaan vape.

‎"Dengan rencana tersebut, kebijakan pengendalian vape di wilayah ini tidak hanya menyasar lingkungan birokrasi, tetapi juga diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan dalam fatwa MUI," imbuh Nur Alam.

Editor: Elva Setyaningrum