JAKARTA, iNewsTangsel.id- Praktisi hukum Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H menilai, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang menghasilkan pemecatan terhadap Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) patut dipertanyakan.
Apalagi jika para peserta Mukernas itu tidak dihadiri ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana layaknya organisasi.
"Kalau dari pandangan hukum, mengenai organisasi politik harus sesuai AD ART - nya. Kalau bertentangan dengan AD ART - nya, nggak sah hasil keputusannya," ujar Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H menanggapi konflik internal PPP di Jakarta, Rabu (7/9/2022).
Pitra menegaskan, semua persoalan yang terjadi pada semua organisasi termsuk parpol harus mengacu pada AD /ART.
Jika ada yang bertentangan dengan AD/ ART maka hasil keputusannya ilegal alias tidak sah secara hukum.
Begitupun yang terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menggusur Suharso Monoarfa sebagai ketua umum.
"Aktor intelektualnya harus diusut.Apabila bukan pemegang mandat PPP sesuai AD ART, itu merupakan pembegalan terhadap ketua yang sah" tegasnya.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
