Menyentuh penyediaan basis informasi untuk pembangunan daerah, Mikhail Gorbachev Dom menyampaikan harapan dan peluang bahwa dengan adanya pemilu serentak, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dapat direncanakan kembali dari awal pada tahun 2025, sehingga RPJMN dan RPJMD dapat disusun secara bersamaan, dengan memperhatikan keselarasan perencanaan tata ruang antar daerah. "Selain itu, yang masih menjadi PR adalah peta pertanahan dan peta tata ruang. Kalau ini nantinya bisa disatukan, bisa menjadi desktop yang baik," tambah Mikhail. Sementara itu, Michael Victor Sianipar menyoroti konflik agraria di sektor perkebunan dan pertambangan, serta mengkritisi program pemerintah yang lebih berfokus pada legalisasi kepemilikan tanah tanpa upaya redistribusi tanah.
"Melegalisasi adalah hal yang penting, tapi yang ingin kita tekankan adalah reformasi agraria yang memberikan ruang agar masyarakat memiliki kepemilikan dan akses terhadap tanah-tanah tersebut. Diperlukan kepastian hukum dan payung hukum untuk melindungi masyarakat adat atau yang terkena dampak konflik agraria."
Kegiatan forum diselenggarakan di Hörsaal 17, Hauptgebäude, Universität Bonn, dihadiri oleh lebih dari 100 pelajar Indonesia dan diaspora yang tinggal di Jerman. Hasil forum akan dipublikasikan dalam bentuk policy brief yang menggambarkan aspirasi dan gagasan pelajar Indonesia di Jerman untuk mendukung pembangunan daerah dan tata ruang yang lebih inovatif, adil, merata, dan inklusif bagi Presiden Indonesia periode 2024-2029.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
