"Ini pesan saya kepada TikTok: putuskan hubungan dengan Partai Komunis China atau kehilangan akses ke pengguna Amerika Anda," ujar Gallagher, yang merupakan ketua Komite Pemilihan Rumah tentang Persaingan Strategis Antara Amerika Serikat dan Partai Komunis China, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Selasa, seperti dilansir dari Variety.com.
"Adversari utama Amerika tidak memiliki bisnis mengendalikan platform media yang dominan di Amerika Serikat. Waktu TikTok di Amerika Serikat telah berakhir kecuali jika hubungannya dengan ByteDance yang dikendalikan CCP diakhiri.
" TikTok menegaskan tidak pernah membagikan, atau menerima permintaan untuk membagikan, data pengguna AS ke pemerintah China. Dalam sesi dengar pendapat kongres pada Maret 2023, CEO TikTok Shou Zi Chew menegaskan aplikasi tersebut tidak dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah atau entitas negara manapun.
Sekitar 60% dari ByteDance dimiliki oleh investor institusional global termasuk Blackrock, General Atlantic, Susquehanna International Group, dan Sequoia, dengan 20% dimiliki oleh pendiri perusahaan China dan 20% dimiliki oleh karyawan lainnya. TikTok sendiri sebelumnya telah dilarang oleh sejumlah negara. Tercatat sudah ada belasan negara yang melarangnya, antara lain Afghanistan, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, India, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Somalia, Taiwan, Britania Raya, Pakistan, Uni Eropa, Prancis, Estonia, dan Austria.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
