"Jalanan masuk di depan Ponpes itu hancur. Padahal lembaga pendidikan ini salah satu pembayar Pajak Terbesar loh, kok malah tidak diperhatikan, tidak dibantu malah Izin sengaja di persulit" tuturnya.
Bahkan, banyak dari upaya perizinan yang dilakukan Al-Zaytun, justru dipersulit pihak terkait. Bukan cuma itu, pajak bangunan kawasan Ponpes malah dinaikkan 1400 persen berkali-kali lipat, yang padahal fungsinya untuk pendidikan.
"Izin-izin dipersulit oleh pemerintah daerah Indramayu. Seperti izin untuk galangan kapal, gedung SMK pertanian dan Perkapalan," kata dia.
"Pajak naik 1.478 persen itu, di luar masuk akal. Gedung pendidikan yang seharusnya gratis nihil Pajaknya kalau dalam istilah perpajakan, ini malah mau dipajakin dan dikenakan, Padahal lembaga pendidikan," lanjut Hamdani.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
