Dugaan Politik Uang, Pencalonan Dewi di Pilkada Pandeglang Terancam Dibatalkan

Hasiholan
Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi, mengonfirmasi bahwa kasus dugaan politik uang ini telah ditingkatkan statusnya menjadi temuan

BANTEN, iNewsTangsel.id - Calon Bupati Pandeglang nomor urut 2, Raden Dewi, menghadapi ancaman sanksi administratif dan pidana pemilu atas dugaan praktik politik uang. Dewi, yang berpasangan dengan calon Wakil Bupati Iing Andri Supriadi, dilaporkan ke Bawaslu Pandeglang atas tindakan tersebut.

Diketahui, adik ipar Bupati Pandeglang, Irna Narulita, itu diduga membagikan uang pecahan Rp50 ribu kepada warga selama masa kampanye. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah meregistrasi laporan ini dan meningkatkan statusnya menjadi temuan resmi.

"Ancaman sanksinya ada dua, yaitu sanksi administratif sesuai Pasal 37 Ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016, serta sanksi pidana," ujar pengamat politik Syaeful Bahri, Senin (18/11/2024).

Menurut Syaeful, sanksi administratif yang bisa dikenakan mencakup pembatalan pencalonan Dewi sebagai kepala daerah. Namun, proses ini membutuhkan pembuktian yang kuat. "Jika terbukti melakukan pembagian uang, pencalonan dapat dibatalkan. Selain itu, ada potensi pelanggaran pidana," jelasnya.

Ia juga menambahkan, meski Dewi unggul dalam pemungutan suara pada 27 November 2024, hasil Pilkada tetap bisa dianulir jika Bawaslu Provinsi Banten memutuskan ia bersalah. "Meski sudah unggul, hasilnya bisa dibatalkan asal memenuhi unsur pelanggaran," kata Syaeful.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses penanganan pelanggaran pemilu memiliki batas waktu yang singkat. Oleh karena itu, Bawaslu harus segera membuktikan dugaan ini dan memberikan keputusan apakah Dewi bersalah atau tidak.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi, mengonfirmasi bahwa kasus dugaan politik uang ini telah ditingkatkan statusnya menjadi temuan. "Saat ini statusnya sudah naik menjadi temuan," katanya.

Febri juga menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian, untuk melakukan pemeriksaan saksi-saksi. "Kami sudah mulai melakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap terlapor, pelapor, dan saksi-saksi," ujarnya.

Editor : Hasiholan Siahaan

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network