Mirah juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung operasional BUMDes. Ia menegaskan bahwa kebijakan pendukung, seperti akses modal usaha dan pendampingan teknis berkelanjutan, sangat diperlukan.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Mirah menyatakan bahwa penguatan BUMDes adalah implementasi nyata dari otonomi daerah.
“Pemberian keleluasaan bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal melalui BUMDes memungkinkan terciptanya model pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.
Namun, ia juga mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti kesenjangan kapasitas kelembagaan dan ketergantungan tinggi pada transfer dana dari pusat.
“Saya mendorong revisi kebijakan yang lebih progresif untuk memperkuat peran BUMDes dalam strategi desentralisasi yang inklusif,” tutupnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
