JAKARTA, iNewsTangsel.id - Pemerintah didorong untuk membuka peluang bagi profesional swasta dalam memimpin Danantara guna meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan segera meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025.
Usulan ini muncul karena kekhawatiran bahwa pengelolaan Danantara di bawah birokrat atau pejabat BUMN sering kali kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar. Oleh karena itu, figur dari sektor swasta yang memiliki pengalaman luas dianggap lebih cocok untuk mengelola lembaga ini.
Beberapa nama yang dinilai layak sebagai kandidat pemimpin Danantara antara lain Rudiantara, Komisaris Independen PT Vale Indonesia Tbk, yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Gita Wirjawan, seorang wirausahawan yang juga mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM.
Selain itu, kandidat juga bisa berasal dari eksekutif perusahaan swasta besar seperti Astra International dan BCA Group. Para pemimpin di perusahaan tersebut terbukti mampu mempertahankan kinerja positif bahkan dalam kondisi ekonomi yang menantang. Model kepemimpinan berbasis meritokrasi dan daya saing tinggi yang mereka terapkan dinilai dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola Danantara.
“Keterlibatan profesional swasta dengan reputasi tinggi dalam kepemimpinan Danantara akan membawa perubahan besar dalam tata kelola lembaga,” ujar Hardy R Hermawan, Senior Researcher SigmaPhi Indonesia.
Menurut Hardy, pemimpin dari sektor swasta dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang lebih ketat, meningkatkan daya saing Danantara baik di dalam negeri maupun pasar internasional. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga diharapkan meningkat jika kepemimpinan Danantara dibuka bagi profesional swasta.
“Praktik bisnis yang sehat dan berbasis kinerja harus menjadi standar utama dalam pengelolaan Danantara. Jika dikelola secara profesional, perusahaan ini bisa berkembang lebih pesat tanpa terlalu bergantung pada intervensi pemerintah,” tambahnya.
Keterlibatan profesional swasta juga dianggap strategis karena mereka sudah terbiasa berinteraksi dengan bisnis internasional. Keunggulan dalam membangun jaringan global ini dapat membuka peluang kerja sama strategis bagi Danantara serta meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor asing dan mitra bisnis global.
Namun, usulan ini bukan tanpa tantangan. Sejumlah pihak masih berpendapat bahwa birokrat atau pejabat BUMN lebih memahami regulasi serta dinamika pemerintahan yang berkaitan dengan operasional Danantara.
“Meski demikian, dengan sistem seleksi yang ketat dan berbasis kompetensi, kekhawatiran ini dapat diminimalisir,” kata Hardy.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, membuka peluang bagi profesional swasta untuk memimpin Danantara dinilai sebagai langkah strategis guna meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan.
“Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan wacana ini secara serius demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
