Gasmen turut mengajak organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan masyarakat luas untuk mendukung inisiatif ini.
“Kami berharap seluruh umat Islam dapat memberikan doa dan dukungan agar proses percepatan pembangunan perkampungan ini berjalan lancar dan berkelanjutan,” kata Fakhri.
Sebagai langkah konkret, Gasmen bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang akan fokus pada percepatan pembangunan perkampungan jemaah haji dan umrah. Pokja ini akan berperan dalam mediasi, negosiasi, advokasi, serta kampanye kepada para pemangku kepentingan guna mendapatkan dukungan luas.
Acara peluncuran Gerakan Percepatan Pembangunan Pemukiman Haji ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, serta Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.
Dalam kesempatan tersebut, Amirsyah menyoroti tingginya biaya haji yang mencapai lebih dari Rp20 triliun per tahun, dengan Rp3-5 triliun di antaranya digunakan untuk konsumsi dan penginapan jemaah. Menurutnya, pembangunan perkampungan khusus jemaah haji Indonesia dapat mengurangi pengeluaran serta meningkatkan efisiensi tata kelola haji.
“Selama ini, pengelolaan konsumsi dan pemukiman jemaah haji masih bersifat ad hoc, terutama terkait biaya sewa penginapan yang tinggi selama musim haji. Dengan adanya perkampungan ini, diharapkan terjadi efisiensi biaya dan peningkatan kemandirian dalam tata kelola haji,” ujar Amirsyah.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
