Dia pun coba memaparkan, bahwa isu lama pun kembali mencuat, termasuk soal Kredit Usaha Tani (KUT) yang belum tuntas. Ada 5,6 juta KUT bermasalah yang menyeret KUD, padahal pihaknya hanya jadi penjamin.
Untuk itu, pihaknya minta KUT dihapuskan secara massal melalui Keppres dan Menteri Koperasi harus terbitkan surat yang berkekuatan hukum.
“Kami juga mendorong percepatan revisi UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, serta penguatan dari sisi pembiayaan dan SDM. Jangan hanya buat program baru, tapi matangkan ekosistem yang sudah ada,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Deputi Kelembagaan & Digitalisasi Koperasi Kemenkop UKM, Henra Saragih, menegaskan Koperasi Merah Putih adalah agenda prioritas dan gagasan. Karena Presiden Prabowo ingin koperasi dan BUMDes bersinergi sebagai lembaga ekonomi profesional.
“Peluncuran nasional 80 ribu koperasi dijadwalkan pada 12 Juli 2025. Pemerintah berharap koperasi mampu menstabilkan harga, memutus mata rantai tengkulak, serta memudahkan akses kebutuhan primer warga desa. Jadi, koperasi yang lama tetap jalan dan koperasi baru memperkuat,” ucapnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
