JAKARTA, iNewsTangsel.id - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, memberikan angin segar bagi para pekerja Indonesia dengan janji penghapusan sistem outsourcing. Ia memerintahkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan diisi oleh pimpinan serikat buruh untuk mencari solusi terbaik.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
Namun, Prabowo juga mengingatkan para buruh untuk bersikap realistis dalam mewujudkan tujuan tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga iklim investasi agar para investor tetap tertarik menanamkan modal di Indonesia. "Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," terangnya, menunjukkan pemahaman akan keseimbangan antara hak pekerja dan kepentingan ekonomi negara.
Prabowo juga menyetujui usulan para pemimpin serikat buruh untuk mempertemukan pekerja dengan pemodal di Istana Bogor. Ia berencana menggelar pertemuan antara 150 pimpinan buruh dengan 150 pemimpin perusahaan. "Saya akan mengatakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri, tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia menyebutkan berbagai program pemerintah, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, dan bantuan tunai langsung, sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Negara juga tidak tinggal diam. Kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, bantuan tunai langsung kepada mereka penghasilan rendah," sambungnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp500 triliun untuk membantu rakyat miskin. Namun, ia juga menyoroti masalah distribusi bantuan yang belum tepat sasaran. "Tapi sekarang masalahnya kita harus jaga, mereka yang memerlukan, mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu, tapi terima juga bantuan dan subsidi, ini gak benar! Karena kita masih dapat laporan ada yang tidak berhak," tandasnya. (*)
Editor : Aris
Artikel Terkait
