“Jika tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan pengemudi, maka langkah yang lebih tepat adalah memberikan insentif fiskal, bantuan kendaraan, dan program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan,” tambah Fahmi.
ORASKI mendorong pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan kebijakan yang lebih relevan dan langsung dirasakan oleh pengemudi, antara lain:
- Penghapusan PPN dan PPh atas pembelian kendaraan operasional;
- Keringanan pajak untuk pembelian suku cadang;
- Subsidi untuk pelatihan dan edukasi pengemudi;
- Perlindungan usaha sebagaimana yang selama ini diterapkan bagi taksi konvensional.
ORASKI juga mengingatkan bahwa pemaksaan intervensi terhadap komponen tarif dan potongan yang berada di luar ranah kewenangan DPR atau pemerintah bisa berdampak pada kelangsungan usaha para aplikator.
“Jika aplikator mundur dari pasar akibat regulasi yang tidak tepat, maka jutaan mitra pengemudi bisa kehilangan mata pencaharian. Pemerintah dan DPR harus siap menanggung risiko ini,” tegas Fahmi.
ORASKI menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan pengemudi melalui jalur kebijakan yang berimbang dan berkelanjutan, tanpa menimbulkan gangguan terhadap tatanan ekosistem transportasi digital yang telah terbentuk, tutupnya.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
