JAKARTA, iNewsTangsel.id - Desakan publik terhadap besarnya gaji dan tunjangan DPR RI akhirnya mendapat respons serius. Delapan fraksi di parlemen menyatakan siap mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai berlebihan.
Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan fraksinya mendengar keluhan masyarakat. “Kami siap meninjau ulang serta menghentikan tunjangan yang mencederai perasaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila kinerja kami belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi rakyat,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (3/9/2025).
Dukungan serupa disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji. Ia menilai evaluasi fasilitas DPR harus menjadi momentum refleksi. “Saatnya menjaga kepatutan dalam sikap dan perilaku sebagai wakil rakyat,” ucapnya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, bahkan meminta agar tunjangan perumahan dihentikan. Menurutnya, politik harus melekat dengan etika dan simpati. “Tunjangan bukan sekadar jumlah, melainkan menyangkut nilai etik di hadapan rakyat,” tegasnya.
Sementara Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menambahkan bahwa evaluasi tunjangan perlu diiringi peningkatan kinerja anggota DPR. Dukungan juga datang dari PKS, PAN, dan Partai Demokrat yang menegaskan komitmen mereka terhadap kesederhanaan serta keberpihakan pada rakyat.
Ketua Fraksi Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, menyampaikan permintaan maaf sekaligus mendukung penghentian tunjangan. “Keuangan negara seharusnya sepenuhnya untuk rakyat. Kami siap mengikuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat,” katanya.
Dengan sikap resmi dari delapan fraksi, DPR RI kini menghadapi momentum penting untuk membuktikan keberpihakan pada rakyat. Evaluasi fasilitas anggota Dewan dipandang sebagai langkah konkret merespons kritik publik atas gaya hidup mewah parlemen di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Editor : Hasiholan Siahaan
Artikel Terkait
