JAKARTA, iNewsTangsel.id - Sepanjang tahun 2025, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan 595 Standar Nasional Indonesia (SNI) baru yang mencakup berbagai sektor, mulai dari agro, kesehatan, energi, infrastruktur, hingga teknologi informasi. Dengan penambahan tersebut, jumlah SNI aktif di Indonesia hingga akhir 2025 mencapai 10.081 standar.
Pelaksana Tugas Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, mengatakan perumusan SNI diarahkan untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah sekaligus memastikan produk dan layanan yang beredar aman serta berkualitas. Salah satu standar yang disorot adalah SNI 9369:2025 tentang wadah makanan berbahan baja tahan karat, yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“SNI berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus pendorong industri dalam negeri agar mampu menghasilkan produk yang aman dan berdaya saing,” kata Kristianto dalam Refleksi 2025 dan Outlook 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dia menjelaskan, dari sisi penerapan, pihaknya mencatat sebanyak 1.099 jenis produk atau sekitar 18,5 persen dari total produk beredar telah menerapkan SNI. Sementara itu, 204 produk ber-SNI berhasil menembus pasar ekspor. Hal ini mencerminkan peran standar dalam meningkatkan akses pasar internasional.
“Kontribusi terhadap ekspor juga terlihat dari keberhasilan 19 Usaha Mikro dan Kecil (UMK) binaan kami yang mampu menembus pasar luar negeri. Produk-produk tersebut meliputi komoditas pangan, kerajinan, hingga produk olahan yang diekspor ke berbagai negara, seperti China, Jepang, Eropa, Australia, dan kawasan Timur Tengah,” terangnya.
Dia memaparkan, sepanjang 2025, pihaknya memfasilitasi penerapan SNI kepada 775 UMK dan 52 organisasi, serta mendukung sertifikasi SNI bagi 149 pelaku usaha.
“Upaya ini diperkuat melalui program Bootcamp SNI Bina UMK yang melibatkan lebih dari 1.000 pelaku usaha dari berbagai daerah,” ucap dia.
Di tingkat global, lanjut dia, pihaknya aktif memperjuangkan kepentingan nasional melalui forum Technical Barriers to Trade–World Trade Organization (TBT-WTO) guna mengurangi hambatan teknis perdagangan.
“Selain itu, kerja sama bilateral dengan Arab Saudi dan China turut diperkuat untuk memperluas akses pasar ekspor dan memastikan kepatuhan standar produk impor,” imbuhnya.
Dia menambahkan, pihaknya juga mencatat manfaat ekonomi dari adopsi standar internasional ke dalam SNI. Sepanjang 2025, adopsi sejumlah standar internasional memberikan penghematan biaya hingga Rp3,7 miliar bagi masyarakat dibandingkan pembelian standar internasional secara langsung.
“Memasuki 2026, kami menargetkan penguatan pengendalian mutu barang beredar, perluasan pengakuan internasional hasil standardisasi, serta peningkatan peran pihak ketiga dalam infrastruktur mutu nasional. Standardisasi juga diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional di sektor pangan, kesehatan, energi, hingga lingkungan,” paparnya.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
