Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa kualitas bahan bakar yang digunakan tidak memenuhi standar teknis yang diizinkan. Selain itu, kinerja alat pengendali emisi di pabrik tersebut ditemukan tidak berfungsi maksimal sehingga asap kotor langsung terlepas ke atmosfer.
“Kami telah menghentikan operasional boiler tersebut dan mewajibkan penggunaan woodchip sebagai bahan bakar tunggal jika ingin beroperasi kembali,” ujar Rizal. Pemerintah melarang keras penggunaan kayu gelondongan maupun serbuk kayu basah yang memicu timbulnya asap tebal berbahaya bagi lingkungan.
PT PKP kini diwajibkan segera melakukan perbaikan total pada alat pengendali emisi sebelum diizinkan untuk mengajukan izin operasional kembali kepada pemerintah. Perusahaan juga harus melalui proses audit teknis ulang serta mendapatkan rekomendasi dari tenaga ahli lingkungan untuk memastikan baku mutu emisi terpenuhi.
Pihak KLH bersama pemerintah daerah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap seluruh industri di Tangerang guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pencemaran sangat diapresiasi sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap kelestarian ekosistem nasional.
Editor : Aris
Artikel Terkait
