JAKARTA, iNewsTangsel.id - Belanja pemerintah yang mencapai Rp1.031,9 triliun pada 2026 menjadi peluang besar bagi industri grafika nasional untuk memperluas pasar, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus menekan ketergantungan terhadap produk impor.
Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (IHHP) Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Rr. Citra Rapati mengatakan, industri percetakan masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar karena kebutuhan domestik belum sepenuhnya dapat dipenuhi industri dalam negeri.
"Ekspor industri percetakan baru mencapai sekitar USD35,4 juta. Sedangkan impor mencapai USD225,6 juta. Kondisi tersebut menciptakan gap sekitar USD190 juta yang dinilai dapat menjadi peluang substitusi impor. Sehingga menunjukkan adanya peluang bagi industri untuk meningkatkan produksi domestik," ujar Citra, saat membuka Musyawarah Nasional XI Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut dia, peluang tersebut dapat didorong melalui pengadaan pemerintah, kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), serta business matching antara industri dan pengguna produk. Selain pengadaan pemerintah, pertumbuhan e-commerce juga membuka pasar baru bagi industri grafika, khususnya untuk produk kemasan, label, merchandise custom, dan digital printing on demand.
"Melihat prospek pada pengembangan kemasan ramah lingkungan. Industri didorong mengembangkan kemasan berbasis kertas serta bahan alternatif seperti bioplastik untuk mengurangi penggunaan plastik konvensional," ungkap Citra.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengungkapkan, belanja pemerintah kini diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat industri nasional dan memperluas pasar pelaku usaha.
"Pada 2026, nilai transaksi katalog elektronik mencapai Rp185,5 triliun dengan sekitar 1,4 juta transaksi. Ekosistem tersebut melibatkan sekitar 120.000 penyedia dan lebih dari 2,2 juta produk," ucap Sarah.
Hingga 5 Oktober 2026, lanjutnya, transaksi produk dalam negeri mencapai Rp375,3 triliun atau 91,3% dari total transaksi penyedia. Sementara transaksi yang melibatkan UMKM dan koperasi mencapai Rp185,2 triliun atau 45,1%, dengan sekitar 266.000 pelaku usaha.
Sarah menilai, data pengadaan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk membaca tren permintaan pemerintah, tingkat persaingan, serta menyesuaikan kapasitas dan inovasi produk.
"Untuk itu, kami juga mendorong agar katalog elektronik berkembang dari sekadar etalase transaksi
menjadi platform yang mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan kompetisi usaha," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Ahmad Mughira Nurhani menambahkan, perkembangan teknologi digital harus dipandang sebagai peluang bagi industri grafika untuk bertransformasi.
"Industri grafika tetap memiliki peran penting dalam pendidikan, literasi, perdagangan, dan pengembangan produk UMKM," ujarnya.
Ahmad mendorong semakin banyak perusahaan grafika nasional masuk ke e-katalog agar dapat mengakses pasar pemerintah. Integrasi tersebut dinilai dapat meningkatkan utilisasi kapasitas produksi, menyerap tenaga kerja, dan memperkuat penggunaan produk dalam negeri.
"Karena pengembangan bahan baku alternatif juga menjadi perhatian industri. Pemanfaatan waste paper atau limbah kertas dinilai dapat mendukung konsep ekonomi sirkular sekaligus mengatasi tantangan ketersediaan bahan baku," tutup Ahmad.
Editor : Elva Setyaningrum
Artikel Terkait
