Kasus Dugaan Penyadapan Presiden, Irjen Eko Hadi Santoso Jalani Sidang Etik Polri Besok

Tim INews Tangsel
Propam Polri menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, pada Selasa (17/11/2026). Foto: Dok

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri, Irjen Eko Hadi Santoso, pada Selasa (17/11/2026).

Agenda persidangan internal tersebut digelar untuk memproses dugaan pelanggaran kode etik terkait perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi jadwal persidangan tersebut kepada awak media. Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen institusi kepolisian dalam menegakkan aturan disiplin serta kode etik secara objektif.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026, pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, dikutip iNews.id Senin (16/11/2026). 

Dalam persidangan nanti, Irjen Eko Hadi Santoso akan menghadapi persangkaan terkait penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, serta pelanggaran prosedur kerja. Ia diduga terlibat dalam permufakatan akses ilegal menggunakan fasilitas Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri saat menjabat posisi pimpinan di unit tersebut.

Jalannya sidang etik perwira tinggi ini akan dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi yang merangkap anggota. Posisi Wakil Ketua Komisi diisi oleh Irjen Agus Dwi Hermawan, dengan dukungan tiga anggota komisi yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.

Atas serangkaian dugaan pelanggaran berat tersebut, terduga pelanggar dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Pasal tersebut turut dijunctokan dengan sejumlah ketentuan pelanggaran etik dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.

Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut meliputi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.

Saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri. Sementara itu, tersangka lainnya yakni Irjen Slamet Uliandi tidak ditempatkan di ruang tahanan tersebut karena alasan pertimbangan kondisi kesehatan.

Mabes Polri sendiri telah mengambil tindakan tegas dalam perkara serupa dengan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Irjen Ahrie Sonta pada sidang etik 10 November 2026 lalu.

Editor : Vitrianda Hilba Siregar

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network