SETU, iNewsTangsel – Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Dr. Mustopa, menegaskan pentingnya menjunjung tinggi supremasi hukum dan integritas dalam menyikapi dinamika pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Sabtu (14/11/2026).
Mustopa yang akrab disapa Pak Mus menyebut, DPD PKS Tangsel sejalan dengan sikap DPP PKS dalam merespons perkembangan tersebut. Menurutnya, dinamika politik dan ketatanegaraan harus menjadi momentum untuk memperkuat kualitas demokrasi serta memastikan seluruh persoalan diselesaikan melalui jalur konstitusional.
"Indonesia adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali. Setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dengan mengedepankan kepentingan bangsa," ujar Pak Mus.
Selain supremasi hukum, ia turut menyoroti pentingnya integritas akademik, khususnya terkait kejujuran dan keabsahan dokumen pendidikan bagi setiap calon pejabat publik.
Menurutnya, pendidikan tidak boleh dipandang sebatas persyaratan administratif untuk menduduki jabatan tertentu. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses yang harus dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.
"Jutaan anak bangsa berjuang meraih pendidikan melalui kerja keras dan kejujuran. Karena itu, integritas akademik harus dihormati. Pemimpin publik harus memberikan keteladanan, bukan hanya dalam kapasitas dan kecakapan, tetapi juga dalam moralitas dan kejujuran," tegasnya.
Pak Mus berharap dinamika politik yang berkembang tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. Sebaliknya, situasi tersebut harus menjadi pembelajaran bersama untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih matang.
Ia menilai, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjunjung tinggi hukum, integritas, serta kepentingan rakyat.
"Pada akhirnya, kita membutuhkan kepemimpinan yang berintegritas, taat hukum, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah memperkuat demokrasi dan membangun Indonesia yang lebih adil dan bermartabat," pungkasnya.
Editor : Doni Marhendro
Artikel Terkait
