Fahri Hamzah Bongkar Fakta soal Hubungan Prabowo dengan Jokowi, Ternyata Sudah Sejak 2019

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Politisi Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap awal mula koalisi besar terbentuk, yakni antara Presiden Jokowi dengan Prabowo. Menurutnya, wacana koalisi besar ini sudah muncul sejak 2019 lalu. Saat itu, Fahri sudah keluar dari PKS.

Koalisi besar yang dimaksud Fahri kemudian berlanjut hingga Pemilu 2024 ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini saat diskusi yang ditayangkan di kanal YouTube Polemik Trijaya, Sabtu (28/10/2023).

Baca Juga

Jejaring Aktivis Kristen dan Pendeta Bersatu Dukung Ahmad Ali di Pilkada Sulteng

Menurut Fahri wacana soal koalisi besar ini terjadi usai Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden RI periode 2019-2024.

"Soal koalisi besar, kami sempat mengusulkan ini ke Pak Jokowi. Itu tahun 2019, sebelum dilantik (jadi Presiden periode dua),” ujar Fahri Hamzah.

"Setelah dilantik, kami ngomong lagi, 'Pak, rekonsiliasi. Koalisi besar. Dunia tidak akan baik-baik saja,”imbuhnya.

Baca Juga

Jokowi Bertemu Ridwan Kamil dan Relawan di Cempaka Putih, Menjelang Pilkada DKI Jakarta 2024

Dikatakan Fahri, wacana tersebut muncul atas pertimbangan sebagian besar partai pendukung Prabowo di Pilpres 2019.

Kemudian, diawali rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi, saat itu Prabowo akhirnya terpilih dan dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju Masa Jabatan 2019-2024 milik Joko Widodo.

Selanjutnya, saat terjadi beberapa peristiwa besar seperti pandemi Covid-19, perangRusia-Ukraina, hingga konflik di beberapa wilayah timur tengah membuat rekonsiliasi semakin solid.

Baca Juga

Jokowi Resmikan Kawasan Serbaguna di IKN Nusantara

”Soliditas kabinet diperlukan. Pak Jokowi enggak boleh terlalu banyak diganggu, karena dia ingin fokus dengan keputusan-keputusan," ujar Fahri Hamzah.

"Hikmahnya, akhirnya kami bilang, 'Kenapa enggak diteruskan aja rekonsiliasinya?" katanya lagi.

Di sisi lain, Fahri menyoroti sikap PDIP yang kini berseberangan dengan kubu Jokowi di Pemilu 2024 dengan mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai paslon di Pilpres 2024.

Baca Juga

Projo Siapkan Strategi untuk Pemenangan Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024

"Pikirnya, waktu itu PDIP bagian dari koalisi. Disepakati saja siapa kira-kira anggota kabinet yang membawa ide keberlanjutan. Silakan nanti yang keluar, melawan," kata Fahri.

"Sayangnya, yang keluar ini tidak juga melawan. Menterinya masih ada di kabinet."

Lebih lanjut, Fahri juga menegaskan bahwa pemilihan Gibran Rakabuming sebagai cawapres pendamping Prabowo di Pilpres 2024 merupakan wujud nyata rekonsiliasi telah dibangun oleh Prabowo dan Jokowi sejak 2019 lalu.

Baca Juga

Jokowi Tinjau Instalasi Karantina 1,9 Juta Bibit Tebu Di Merauke

"Gibran adalah konsensus yang dibangun untuk platform rekonsiliasi dan berkelanjutan yang memang seharusnya ada yang mengusung," tandasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan