Begini Respons Bijak PDI-P Soal Survei Litbang Kompas

JAKARTA, iNewsTangsel - Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat perolehan suara 15,3 persen versi Litbang Kompas. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan Said Abdullah memberikan apresiasi terhadap survei tersebut.

Menurut Said, semua hasil survei menjadi penting untuk bahan evaluasi bagi tim pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan.

Baca Juga

Soal SK Calon Kepala Daerah 2024, Megawati Digugat Kader PDIP

"Survei itu penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan," ungkap Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Rabu (13/12/2023).

Said menilai, hasil survei tidak berarti menunjukkan hasil yang sesungguhnya di lapangan. Sebab,  masih ada peluang besar atas posisi para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voter sebanyak 28,7 persen.

"Seperti yang dinyatakan oleh Kompas, kelompok yang undecided ini sebagian besar adalah para pemilih Jokowi pada pemilu 2019 lalu," bebernya.

Baca Juga

Rano Karno: Babe Sabeni Bilang Sekali-sekali Gue Mau Lihat Doel Jadi Wakil Gubernur Jakarta

Hal ini penting bagi tim pemenangan Ganjar-Mahfud evaluasi sekaligus menjelaskan bahwa calon pasangan mereka secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi.

"Presiden Jokowi lahir, berproses dan tumbuh dalam rahim PDI Perjuangan. Keseluruhan program kerakyatan Pak Jokowi sejak di Surakarta, DKI Jakarta dan dua periode kepresidenan ini adalah buah pikiran dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan," urainya.

Berdasarkan latar belakang sejarah itulah, maka tidak ada pihak lain yang punya otoritas seperti pasangan Ganjar-Mahfud dalam meneruskan program-program kerakyatan Jokowi.

Baca Juga

Resmi Didukung Golkar, Airin: Pertolongan Allah Ada dan Nyata

"Kalaupun ada pihak lain yang mencoba mengklaim mampu melakukan fabrikasi sebagai penerus Pak Jokowi tentu saja yang bersangkutan tidak mengerti "nyawa" atau roh program program tersebut, dan bagaimana menjalankannya," ujarnya.

Said mencontohkan, munculnya program pemberian makan siang gratis jelas bukan karakter dasar program kerakyatan Presiden Jokowi. Apalagi kabarnya program tersebut akan mengambil anggaran dari program program kerakyatan yang sudah ada.

"Ini contoh kecil narasi yang bisa kami utarakan bahwa program kerakyatan pak Jokowi mengalami penyimpangan," bebernya.

Baca Juga

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia Restui, Airin Berkompetisi di Pilkada Banten 2024

Kemudian, konsep pemimpin blusukan, menangkap aspirasi dan pikiran rakyat yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, disebut tidak ada calon lain yang semampu Ganjar Pranowo.

"Calon presiden yang menyatakan penerus Jokowi buktinya hanya sesekali saja bergerak menyapa rakyat, selebihnya malah banyak menggelar pertemuan pertemuan terbatas kalangan elit," katanya

Dalam kesempatan ini, ia menegaskan ke depan seluruh kader partai sebagaimana perintah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan makin intensif turun ke basis.

Baca Juga

Duet Pramono Anung-Rano Karno, PDIP: Itu Masih Cerita, Belum Resmi

"Melakukan penggalangan door to door lebih intensif, kami yakin cara ini bisa menjadi langkah untuk meyakinkan para pemilih bahwa Ganjar Mahfud akan meneruskan dan menyempurnakan program program Pak Jokowi," ujarnya.

Selanjutnya, program-program kerakyatan Presiden Jokowi akan terus dikonsolidasikan oleh Ganjar-Mahfud. Pihaknya juga akan menyempurnakan berbagai program kerakyatan seperti Kartu Indonesia, kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, dan lain lain.

"Legacy program ini akan kami jaga dengan baik, karena memang kemanfaatannya diterima baik oleh rakyat. Kami akan eskalasi kan program program ini untuk bisa menjangkau lebih banyak rakyat kita," ujarnya.

Sementara terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan ditingkatkan dua kali lipat, di luar Program Keluarga Harapan. Hal ini semata mata demi menjaga daya beli rakyat menengah bawah menghadapi tren kenaikan harga barang.

Agar rakyat lebih berdaya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga wajib kami perluas, sehingga pendidikan dan kesehatan berjalan lebih inklusif, tidak ada lagi istilah orang miskin tidak bisa sekolah tinggi, atau tidak terlayani layanan kesehatan dengan baik.

"Sekali lagi, karena sejak awal PDI Perjuangan lah yang mendesain program program ini, maka kami mengetahui persis bagaimana cara mengembangkannya ke depan dari refleksi perjalanan sembilan tahun ini bersama Pak Jokowi," tandasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan