Sinergi Kejaksaan RI dan Menteri ATR/BPN RI Bahas Penguatan Kerja Sama Hukum di Bidang Agraria

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Agus Harimurti Yudhoyono, dalam rangka koordinasi dan kerja sama penegakan hukum di bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan RI dengan Kementerian ATR/BPN telah melakukan penandatanganan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor: 1/SHB-HK.03.01/I/2020 dan Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam rangka Penegakan Hukum dan Pemulihan Aset di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang, yang berlaku sampai dengan tanggal 21 Januari 2025.

Baca Juga

Hendry Lie Ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Rugikan Negara Hingga Rp300 Triliun

Kerja sama tersebut tertuang dalam. Ruang lingkup yang meliputi:

• Pemberian dukungan data dan/atau informasi;

• Penegakan hukum di bidang agraria/ pertanahan;

Baca Juga

Tom Lembong Mantan Menteri Perdagangan Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Agung

• Pembentukan tim rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang;

• Pengamanan pembangunan strategis;

• Pelacakan aset;

Baca Juga

Kejaksaan Agung Amankan Tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Terkait Kasus Suap dan Gratifikasi

• Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

• Pencegahan dan pemberantasan mafia tanah;

• Pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya;

Baca Juga

Kejaksaan Agung Periksa Mantan Direktur Jasa Marga Terkait Dugaan Korupsi Jalan Tol MBZ

• Percepatan sertipikasi tanah aset Kejaksaan Republik Indonesia;

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan Kerja sama lainnya yang disepakati.

“Kerja sama antara Kejaksaan dengan Kementerian ATR/BPN saat ini telah berjalan dengan baik, salah satunya dengan dukungan data berupa fotokopi warkah dan buku tanah yang dibutuhkan oleh Kejaksaan dalam pemberantasan mafia tanah,” ujar Jaksa Agung.

Editor : Hasiholan Siahaan