Caleg Terpilih Maju Pilkada Serentak 2024 Dinilai Khianati Suara Masyarakat Pemilih

TANGSEL, iNewsTangsel.id - Pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Pusat Pengkajian Media dan Komunikasi (P2KM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Deden Mauli Darajat menilai sejumlah calon legislatif terpilih hasil Pemilu Legislatif 2024 yang mundur dan tidak dilantik hanya untuk memenuhi ambisi maju dalam Pilkada Serentak 2024 telah mengkhianati suara masyarakat pemilih.

"Ada caleg terpilih hasil Pileg 2024 ikut berkompetisi di pilkada 2024. Sebut saja misalnya Anwar Hafid yang akan maju di Pilgub Sulawesi Tengah (Sulteng), atau Dedy Mulyadi di Pigub Jawa Barat, atau Anne Ratna Mustika di Pilbup Purwakarta, dan masih banyak lagi yang lain. Betul bahwa mereka punya hak sebagai warga negara untuk maju sebagai calon gubernur atau bupati. Tapi bagi saya, sikap mereka itu justeru telah menciderai dan mengkhianati suara masyarakat yang sudah memilihnya. Ini tak layak untuk ditiru," tegas Deden di Jakarta, melalui siaran pers yang diterima iNewsTangsel.id, Senin (29/7/2024).

Baca Juga

KPU Tangsel Buka Pendaftaran KPPS : Salah Satu Syaratnya Harus Bebas Kolesterol

Dia berpandangan, pencalegan Anwar Hafid dan nama-nama lainnya di Pemilu Legislatif 2024 hanya batu loncatan agar mereka bisa melaju mulus di pilkada nanti. Deden menuturkan, saat maju bertarung di gelanggang Pemilu Legislatif 2024 tampak bahwa para caleg menebar janji-janji akan memperjuangkan suara masyarakat pemilih nantinya di Senayan jika para caleg itu terpilih tetapi ternyata jauh panggang dari api.

"Anwar Hafid misalnya, di Pileg kemarin sudah berkampanye jika terpilih akan menjadi wakil rakyat di Senayan. Eh, selang 2-3 bulan kemudian dia sudah keliling tebar janji ingin jadi calon Gubernur Sulteng. Tidak salah kiranya jikalau saya anggap dia menjadikan Pileg kemarin sebagai batu loncatan saja," ujarnya.

Untuk itu Deden menekankan, publik harus kritis dan tidak mudah menerima janji-janji para caleg terpilih yang kemudian lebih memilih maju menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada Serentak 2024. Pasalnya tutur dia, model calon kepala daerah seperti itu hanya manfaatkan panggung politik saja. Menurut Deden, akibat dari tindakan itu tentu saja rakyat menjadi korban.

Editor : Hasiholan Siahaan