Pemerintah Perkuat Sinergi untuk Kendalikan Inflasi Pangan dengan Pemantauan Ketat

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan, Pemerintah terus meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder. Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (NFA), Nyoto Suwignyo, menyatakan bahwa pemantauan pasokan dan harga pangan, serta keamanan pangan, kini semakin diintensifkan dengan melibatkan pemerintah daerah, Satgas Pangan, Perum Bulog, dan pihak terkait lainnya.

"Kami bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Pangan sejak Juli lalu telah melakukan monitoring pasokan, harga, dan keamanan pangan di berbagai pasar. Kegiatan ini didorong untuk terus berlangsung di seluruh daerah dengan dukungan penuh dari kepala daerah sebagai bagian dari skenario pengendalian inflasi pangan secara bersama-sama," ujar Nyoto dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Baca Juga

Diversifikasi Pangan untuk Masa Depan: Indonesia Tak Perlu Bergantung pada Beras dan Terigu

Nyoto menambahkan bahwa hasil pemantauan tersebut menjadi dasar evaluasi bersama terhadap stabilitas pangan, sehingga intervensi pengendalian inflasi dapat berjalan efektif. Berbagai intervensi dilakukan, seperti penyaluran bantuan pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Hingga 9 Agustus 2024, penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama telah mencapai 658.052 ton (99,69%), sementara tahap kedua 652.188 ton (98,95%). Tahap ketiga, yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus, Oktober, dan Desember, telah dimulai di beberapa daerah yang telah selesai melakukan verifikasi data penerima manfaat.

Gerakan Pangan Murah juga terus digalakkan di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2024, tercatat GPM telah dilaksanakan sebanyak 6.292 kali di 37 provinsi dan 450 kabupaten/kota. Sementara itu, FDP difokuskan untuk mengurangi disparitas harga pangan antar daerah, terutama pada komoditas seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan bawang.

Editor : Hasiholan Siahaan