Akademisi Dorong Penyelenggara dan Penegak Hukum Netral di Pilkada Banten

"Meski potensi kecurangan itu pasti ada, karena ini merupakan pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan kepala daerah, penyelenggara dan pengawasnya harus netral, bahkan harus terlihat netral dan menunjukkan netralitasnya. Kami dorong hal tersebut," lanjut Ferry.

Dalam kegiatan tersebut, FH Untirta mengundang perwakilan Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Banten, perwakilan Polda Banten, dan akademisi.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Banten, Lia Culiah, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia berharap kampus turut andil dalam kegiatan penyelenggaraan Pilkada. "Ini agar dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan Pilkada 2024 di Provinsi Banten," ujarnya.

Baca Juga

Banyak Pihak Serukan Netralitas Aparat Penegak Hukum di Pilkada Banten

Lia juga menegaskan kepada mahasiswa Banten untuk turut mengawasi dan memantau pelanggaran dalam Pilkada 2024. "Masyarakat harus berani melaporkan apabila ada pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada 2024," jelas Lia.

Lia mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi selama pemilihan adalah ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN). "Selama pemilihan ini, netralitas ASN yang paling banyak dilanggar. Saat ini sedang ditangani dan sudah direkomendasikan ke Kemendagri, sebelumnya direkomendasikan ke KASN," ujarnya.

Editor : Hasiholan Siahaan