JAKARTA, iNewsTangsel.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, menyatakan pentingnya membuka wacana pencalonan presiden melalui jalur independen atau non-partisan dalam sistem politik Indonesia.
Menurut Sultan, partai politik di Indonesia cenderung kurang serius dalam melakukan kaderisasi untuk menyiapkan calon pemimpin bangsa. Hanya segelintir partai yang benar-benar memperhatikan proses ini.
"Saat ini, konstitusi memang hanya memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden. Namun, sudah saatnya wacana menghadirkan calon pemimpin bangsa dari jalur independen atau institusi non-partisan mulai dikaji," ungkap Sultan dalam pernyataan resminya, Sabtu (4/1).
Ia mencontohkan beberapa negara demokrasi besar, seperti Amerika Serikat, yang memberikan peluang luas bagi warganya untuk mencalonkan diri secara independen. Bahkan, Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga dipilih langsung oleh rakyat setelah mencalonkan diri sebagai kandidat independen.
"Prinsip keadilan dan kesetaraan hak politik warga negara dalam demokrasi tidak boleh dibatasi oleh aturan Presidential Threshold maupun dominasi partai politik tertentu," tegasnya.
Meski menghormati ketentuan konstitusi yang mewajibkan pencalonan presiden melalui partai politik, Sultan menilai penting untuk mulai membahas dan mengkaji kemungkinan pencalonan presiden independen, khususnya oleh para pembuat undang-undang dan akademisi hukum tata negara.
"Kami mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi yang secara bertahap mulai menghapus hambatan politik yang menghalangi perkembangan demokrasi. Mahkamah juga memberikan hak politik yang lebih terbuka bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional," tambah Sultan.
Ia berharap hak untuk memilih dan dipilih dapat diperluas demi memenuhi rasa keadilan politik masyarakat. Dengan begitu, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk melahirkan pemimpin nasional yang berkualitas di masa depan.
"Kita sulit mencapai demokrasi yang berkualitas dan menemukan pemimpin nasional yang ideal jika tidak membuka ruang bagi institusi demokrasi alternatif selain partai politik. Apalagi, banyak partai politik belum sepenuhnya menerapkan demokratisasi di internal mereka," pungkas Sultan.
Editor : Hasiholan Siahaan