Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Banten Rp 1 Miliar Tuai Kecaman: Tak Pantas dan Tak Berempati

TANGSEL, iNewsTangsel.id - Alokasi anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menuai kecaman berbagai kalangan. Salah satunya yang mengecam keras adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan. 

Menurut Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Abdul Hamim Jauzie, tindakan tersebut tidak berempati terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat Banten.

Baca Juga

Efisiensi Anggaran: Andra Soni-Dimyati Gunakan Fasilitas Lama Rumah Dinas

"Ditengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alokasi anggaran untuk pakaian dinas sebesar itu amat sangat berlebihan, tidak pantas dan tidak berempati," ujar Hamim dalam keterangan resminya, Rabu (19/2).

LBH Keadilan juga berpendapat bahwa anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah gratis yang dijanjikan Gubernur saat kampanye.

"Anggaran ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi riil yang dihadapi oleh rakyat," lanjutnya.

Baca Juga

Pemprov Banten Alokasikan Anggaran Rp 1 Miliar untuk Pakaian Dinas

LBH Keadilan mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat Banten.

"Kami meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya," tegasnya.

Editor : Aris