MK Buktikan Adanya Intervensi Politik dari Mendes, KMHDI Desak Presiden Copot Menteri Yandri Susanto

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilbup Serang, menjadi sorotan tajam. Keputusan ini diambil setelah MK menemukan adanya intervensi politik oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk memenangkan istrinya, Ratu Rachmatuzakiyah.

Menanggapi hal tersebut, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengecam tindakan Yandri yang dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Direktur Lembaga Demokrasi dan Kepemiluan KMHDI, Putu Esa Purwita, bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Yandri dari jabatannya.

Baca Juga

MK Batalkan Hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024, KPU Segera Lakukan Pemungutan Suara Ulang

"Pejabat seperti ini adalah ancaman bagi demokrasi. Bagaimana rakyat bisa percaya pada pemilu jika seorang menteri justru menjadi dalang kecurangan? Jika Presiden tidak segera mencopot Yandri, maka ini menjadi sinyal bahwa pemerintah membiarkan demokrasi dihancurkan dari dalam," tegas Putu Esa Purwita, Rabu (26/2).

Dalam putusannya, MK juga mengungkap bagaimana Yandri menggunakan pengaruh politiknya untuk mengarahkan kepala desa agar mendukung istrinya dalam Pilbup Serang. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa aparatur desa harus bersikap netral dalam politik.

KMHDI menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik keluarga pejabat negara. Jika tidak ada tindakan tegas, praktik seperti ini dikhawatirkan akan terus berulang dan semakin mengakar dalam sistem politik Indonesia.

Baca Juga

PAN Utus Eko Patrio Komunikasi dengan Anies Baswedan untuk Lobi Zita Jadi Cawagub

"Ini bukan sekadar pelanggaran, ini adalah perampokan suara rakyat. Presiden harus bertindak tegas. Jika dibiarkan, maka demokrasi di negeri ini tidak lebih dari sekadar ilusi," tandas Putu Esa Purwita.

Editor : Hasiholan Siahaan