DPRD Jabar Sebut Dedi Mulyadi cuma Gimik dan Sekadar Ingin Viral soal Vasektomi Syarat Bansos

BANDUNG, iNewsTangsel.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk melakukan vasektomi cuma gimik dan sekadar ingin viral saja.
Pasalnya, kebijakan Dedi Mulyadi tersebut, melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
Dia mengatakan, kebijakan Dedi Mulyadi memberikan syarat dalam penyaluran bansos bukan wewenangnya. Penyalurannya bansos merupakan kewenangan pusat.
"Menurut saya, kebijakan Pak Dedi Mulyadi melampaui kewenangannya sebagai gubernur, jika dia ingin menentukan syarat-syarat Bansos. Karena selama bansos itu kewenangan pemerintah dibawah Kementrian Sosial. Kecuali, bansos itu dikeluarkan oleh Pemprov Jabar," jelas Ono kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).
Ono mengatakan, vasektomi merupakan metode KB untuk pria yang sampai kini masih masuk diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun, apabila bertentangan dengan Undang-Undang. Karena pada saat peserta KB pun dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dijerat oleh pasal-pasal yang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia," ujar Ono yang menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.
Editor : Hasiholan Siahaan