DPRD Jabar Sebut Dedi Mulyadi cuma Gimik dan Sekadar Ingin Viral soal Vasektomi Syarat Bansos

BANDUNG, iNewsTangsel.id - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mewajibkan penerima bantuan sosial (bansos) untuk melakukan vasektomi cuma gimik dan sekadar ingin viral saja.

Pasalnya, kebijakan Dedi Mulyadi tersebut, melampaui kewenangannya sebagai gubernur. Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.

Baca Juga

Viral, Video Durasi 18 Detik Wali Kota Tual Nyawer Biduan Cantik di Klub Malam di Jakarta!

Dia mengatakan, kebijakan Dedi  Mulyadi memberikan syarat dalam penyaluran bansos bukan wewenangnya. Penyalurannya bansos merupakan kewenangan pusat.

"Menurut saya, kebijakan Pak Dedi Mulyadi melampaui kewenangannya sebagai gubernur, jika dia ingin menentukan syarat-syarat Bansos. Karena selama bansos itu kewenangan pemerintah dibawah Kementrian Sosial. Kecuali, bansos itu dikeluarkan oleh Pemprov Jabar," jelas Ono kepada wartawan, Minggu (4/5/2025).

Ono mengatakan, vasektomi merupakan metode KB untuk pria yang sampai kini masih masuk diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Gubernur tidak bisa memaksakan regulasi apapun, apabila bertentangan dengan Undang-Undang. Karena pada saat peserta KB pun dipaksakan, maka akan melanggar hak asasi manusia yang pelakunya akan dijerat oleh pasal-pasal yang khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia," ujar Ono yang menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Ono menilai, KDM hanya melempar wacana dan melakukan gimik semata agar viral di media sosial. 

"Saya lihat ini hanya gimik saja agar viral di media sosial," katanya.

Baca Juga

Viral Pesulap Legendaris Pak Tarno Diduga Ngemis di Kota Tua, Begini Tanggapan Pak Tarno!

Ono menegaskan bahwa KDM tak akan berani untuk benar-benar merealisasikan kebijakannya terkait menjadikan vasektomi sebagai salah satu syarat mendapatkan bansos. Hal ini berkaca pada sejumlah 'gebrakan' KDM yang hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

"Misalnya tentang siswa nakal yang harus masuk barak militer, ini kan belum menjadi kebijakan yang menyeluruh, baru dilakukan di Purwakarta. Lalu, terkait pembongkaran bangunan di kawasan Puncak Bogor, dari 12 bangunan hanya 1 yang dibongkar, 11 lainnya cuma disegel. Nah, bangunan bermasalah kan bukan hanya ada di Puncak, ada di Lembang, Garut, Kabupaten Bandung, Subang, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi menurut saya yang dikejar hanya viralnya saja," papar Ono.

Editor : Hasiholan Siahaan