Pemkot Tangsel Dikritik Tajam soal Lemahnya Pengawasan usai Ormas Seenaknya Kuasai Aset Pemerintah

TANGSEL, iNewstangsel.id - Pengamat politik Fernando Emas melontarkan kritik pedas terhadap lemahnya pengawasan legislatif dan eksekutif di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sorotan tajamnya tertuju pada aktivitas organisasi masyarakat (ormas) yang disebut-sebut telah menguasai aset pemerintah daerah.

Fernando Emas menilai bahwa baik Pemerintah Kota (Pemkot) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel menunjukkan pemahaman yang kurang terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia mempertanyakan mengapa praktik penguasaan lahan oleh ormas bisa berlangsung begitu lama.

Baca Juga

Polisi Ringkus 7 Anggota Ormas Pemeras Sopir Truk di Tangerang, Ancam Pakai Sajam!

"DPRD itu harus mengetahui bahwa tugas pokok dan fungsi legislatif ialah membuat peraturan perundang-undangan dan pengawasan," tegas Fernando, Rabu (28/5/2025). 

Ia menyoroti dugaan ormas yang menduduki lahan pemerintah hingga menghasilkan pendapatan fantastis mencapai satu miliar rupiah per tahun.

Menurutnya, kelalaian dalam pengawasan ini telah mengakibatkan kebocoran anggaran dan potensi pendapatan yang seharusnya menjadi milik Kota Tangerang Selatan. "Seharusnya pemerintah itu bertanggung jawab terkait dengan hal itu kan, kenapa sampai jadi kebocoran pendapatan daerah yang sampai 7 tahun," ujarnya dengan nada heran.

Baca Juga

Dugaan Setoran Ormas di Kasus Pemerasan Sopir Truk di Tangerang Menguat, Polisi Dalami Lebih Lanjut

Lebih lanjut, Fernando Emas mempertanyakan kinerja konkret dari pihak eksekutif dan legislatif terkait isu ini. Ia mencontohkan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangsel yang seharusnya berada di bawah pengawasan ketat kedua lembaga tersebut.

"Sebab, waktu 7 tahun itu bukan waktu yang singkat. Jadi sangat patut dipertanyakan apakah mereka juga menikmati? baik itu eksekutif maupun legislatif terkait dengan hal itu pengelolaan parkir RSUD itu," ungkap Fernando. 

Fernando bahkan menduga bahwa lemahnya pengawasan ini mengindikasikan bahwa DPRD lebih berpihak pada kepentingan elite politik ketimbang kepentingan rakyat. 

Baca Juga

Pemkot Tangsel Perketat Pengawasan Aset Negara Usai Penguasaan Lahan BMKG oleh Ormas

"Seharusnya anggota dewan tanggap dengan hal itu, apakah mereka hanya duduk menikmati gaji selama ini sehingga tidak tahu tentang bagaimana keadaan di Kota Tangsel," pungkasnya dengan nada kecewa.

Editor : Aris