Jumlah Jamaah Wafat Meningkat, DPR Soroti Kinerja Penyelenggaraan Haji

Baca Juga

Gubernur Sulut Terima Kunjungan Kakanwil Kemenag, Bahas STQH dan Pemberangkatan Jemaah Haji

Hidayat turut menyinggung lemahnya komunikasi antara Indonesia dan otoritas Saudi, yang menyebabkan beberapa kebijakan diumumkan secara mendadak, seperti pembatalan Visa Furoda dan tanazul. “Ketika Visa Furoda dibatalkan secara tiba-tiba pada 26 Mei, banyak jemaah dan travel yang sudah membayar ratusan juta. Kerugian ini seharusnya bisa dihindari,” jelasnya.

Sebagai langkah jangka panjang, Hidayat mengusulkan perubahan formula kuota haji dari 1 per 1.000 menjadi 2 per 1.000 penduduk di tingkat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ia menilai usulan ini relevan, mengingat kapasitas infrastruktur Arab Saudi yang kini jauh lebih memadai.

“Kalau formula ini disepakati, target Saudi untuk melayani enam juta jemaah sesuai Visi 2030 akan lebih cepat tercapai. Antrean jemaah haji Indonesia pun bisa segera terurai,” pungkasnya, Kamis (5/6).

Baca Juga

Arab Saudi Batasi Usia Haji 90 Tahun, Komite III DPD RI Minta Pemerintah Perketat Istitha'ah

Sebagai alternatif, DPR juga tengah menjajaki kerja sama diplomatik dengan negara-negara anggota OKI yang kuota hajinya tidak terpakai, seperti Kazakhstan, untuk mengatasi panjangnya antrean jemaah Tanah Air.

Editor : Hasiholan Siahaan