Jumlah Jamaah Wafat Meningkat, DPR Soroti Kinerja Penyelenggaraan Haji

JAKARTA, iNewsTangsel.id - Meningkatnya jumlah jemaah haji Indonesia yang wafat pada musim haji 2025 mendorong Komisi VIII DPR RI menyerukan perlunya revisi total terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Haji. Anggota Komisi VIII, Hidayat Nur Wahid, menilai sejumlah persoalan krusial yang terjadi tahun ini menandakan perlunya pembenahan mendasar.

“Jumlah jemaah wafat tahun ini sudah melampaui tahun lalu. Salah satu penyebabnya karena pelayanan kesehatan tidak maksimal, imbas dari berkurangnya tim medis,” ujar Hidayat dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Strategi Timwas Haji Menaikkan Standar Layanan dan Keselamatan Jamaah” di Kompleks Parlemen.

Baca Juga

Safana Tour Ajak Umat Siapkan Hati Menuju Tanah Suci Lewat Syiar di Masjid Al-Ikhlas

Politikus PKS itu menyebutkan sejumlah masalah, mulai dari pemisahan suami-istri dalam kloter keberangkatan, koper jamaah yang tak kunjung tiba, hingga insiden jemaah tersesat di gurun yang berujung pada kematian.

Hidayat juga menyoroti rencana peralihan wewenang penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji mulai 2026. Menurutnya, peralihan ini harus diiringi revisi menyeluruh UU Haji, bukan hanya parsial. Ia menilai jika Indonesia hanya diwakili badan, maka posisi dalam komunikasi antarnegara akan lemah, terutama dalam menghadapi Kementerian Haji Arab Saudi.

“Ini soal kesetaraan diplomatik. Kalau kita hanya badan, sementara Arab Saudi kementerian, maka posisi tawar kita dalam koordinasi akan timpang,” tegasnya.

Editor : Hasiholan Siahaan